Rempong Deportasi Ustadz Kondang, Koreksi Bilateralisme RI-Hongkong

0
105

Oleh Alfi Rahmadi

*Wasekjen Gerakan Nasionalis Kebangsaan Rakyat Indonesia (GNKRI)

MENGETAHUI alasan di balik kasus deportasi ustaz Abdul Somad setiba di Hongkong beberapa hari sebelum perayaan Natal di penghujung tahun 2017, penting untuk ditelusuri otoritas pemerintah RI dalam rangka penyelenggaraan diplomasi total.

Alasan normatif sebagaimana disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Muhammad Iqbal memang tak salah. Deportasi tersebut menjadi kedaulatan negeri protektorat RRC tersebut. Bahwa keputusan mengizinkan atau menolak kedatangan seorang warga negara merupakan kedaulatan sebuah negara. Itu berarti otoritas negara tujuan memang tidak memiliki kewajiban untuk mengemukan alasan di balik deportasi.

Tapi bila alasan konvensional itu yang dikedepankan, pasti tak cukup menjadi bahan korektif terhadap kerjasama keimigrasian dan ketenagakerjaan RI-Hong Kong yang ada sekarang ini. Terlebih dalam menentukan arah dan prioritas bilateralisme RI-Hong Kong ke depan. Dan dua-duanya merupakan bagian erat dari diplomasi total.

Diplomasi total adalah sebuah terma konsolidasi dan optimalisasi sumber daya Indonesia di negara-negara sahabat untuk kepentingan nasional dan bangsa Indonesia. Diplomasi total melumat isu-isu sempit atau kasuistik yang terjadi, melampaui alasan normatif dalam hukum internasional.

Jawaban normatif tersebut justru meneguhkan citra politik luar negeri (Polugri) RI terhadap WNI, khususnya permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama ini. Keberadaannya dianggap beban dan bukan kantong strategis kebudayaan yang meniscayakan diplomasi total.

Dalam konteks Perwakilan RI di Hong Kong, isu diplomasi total tentu tidak hanya berdasarkan kasus deportasi itu semata. Tapi meliputi seluruh sumber daya keIndonesiaan di negeri protektorat ini di segala potensi dan kasusnya.

Kalau hanya berpijak pada ketentuan internasional, minim terobosan, analoginya mirip dengan sebuah yurisprudensi di pengadilan. Seorang hakim tidak perlu bersusah payah menggali sumber hukum nasional yang ada. Cukup mengandalkan pasal yang ada dalam KUHP, KUHAP dan KUHPerdata. Mencocokan tuntutan jaksa dengan kelengkapan pasal yang ada. Zaman makin canggih. Cukup gunakan sistem informasi dan IT, lama-lama tak butuh gedung pengadilan karena bisa diputuskan dalam persidangan in absensia.

Bila KJRI Hong Kong mau bersusah payah atau militan memperjuang diplomasi total Indonesia, mereka tertuntut untuk menggali alasan di balik deportasi tersebut. Dalam menelusurinya memang perlu upaya intelijen diplomatik untuk menyingkap alasan di balik deportasi itu. Pasti menguras energi—dalam istilah Betawi agak “rempong”.

Kalaupun pihak KJRI mendapat jawaban dari otoritas Hong Kong—dalam arti pemerintah Hong Kong tidak keberatan membuka alasannya—bukan berarti persoalan kelar. Penting sekali melakukan dueligence sebagai hasil perimbangan dan lebih faktual. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen otoritas pemerintah RI dalam kerjasama keimigrasian dan ketenagakerjaan RI-Hong Kong.

Nota Kesepahaman (MoU) dua sektor tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak pada Juni 2016. Keduanya bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor ini. Tetapi dengan kasus deportasi ustaz Abdul Somad, otomatis telah mereduksi peningkatannya. Terlebih lagi deportasi dilakukan di saat dai kondang ini sudah tiba di bandara Hong Kong.

Proses deportasinya berlangsung sangat cepat. Hanya berselang satu jam dari kedatangan ustaz Abdul Somad sebagaimana keterangan di laman facebook @UstadzAbdulSomad (23/12/2017). Nampak arogansi otoritas Hong Kong. Sebab tidak memberlakukan standar dueligence.

Kalau kembali pada MoU Keimigrasian RI—Hong Kong 2016, sudah selayaknya pihak Imigrasi Hong Kong memberi kesempatan kepada KJRI untuk melakukan pendampingan konsuler sekaligus proses menentukan clearance atau tidaknya.

Persis seperti kasus pencekalan sementara Jenderal Gatot Nurmantyo saat hendak berangkat ke Washington pada 21 Oktober 2017. Begitu arogannya Custom and Border Protection (CPB) yang melakukan cekal sementara itu.

Semestinya sebagai salah satu lembaga penegakan hukum terbesar di AS di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, CPB kala itu melakukan dueligence jauh hari sebelum mendekati hari keberangkatan Jenderal Gatot beserta rombongan menumpang pesawat Emirates Airlines.

Kasus deportasi ustad Abdul Somad jauh lebih parah. Karena ia sudah terlanjur tiba di negara tujuan. Proses menentukan hasil dueligence menjelang keberangkatan atau setiba di negara tujuan, khususnya untuk tamu VIP dan VVIP, biasanya menunjukan buruknya manajemen di negara tersebut. Termasuk pincangnya kerja intelijen dalam menghimpun dan menganalisis informasi dari sumber sepihak. Atau memang tendensius akibat fobia terhadap arus isu di negara asal warga yang hendak berangkat itu.

Yang paling “rempong” dari kasus deportasi ustaz Abdul Somad ini bila ternyata alasan deportasinya: tertelannya otoritas Hong Kong terhadap cap terorisme Islam di Indonesia. Saat pemeriksaan berlangsung di bandara Hong Kong, ustaz Abdul Somad juga menduga alasannya dideportasi akibat lebel buruk tersebut.

Seolah-olah kehadirannya memberikan ceramah Islam untuk kalangan TKI di Hong Kong menjadi ancaman keamanan domestik setempat. Bila benar hal ini menjadi alasan deportasi, sudah sepatutnya otoritas RI meninjau ulang berbagai bentuk Kesepahaman RI—Hong Kong di sektor hukum dan keamanan.

Alasan tersebut menunjukan betapa cap dan generalisasi terorisme Islam di Indonesia juga telah merasuki rezim Carrie Lam, pemimpin pemerintahan Hong Kong sekarang ini, hingga paranoid sebagaimana rezim Presiden AS Donald Trump.

Sebaliknya, rezim Presiden Jokowi juga patut meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan trans nasional gembong dan jejaring Hong Kong. Yang paling marak kasus narkoba dan perdagangan manusia, dua kejahatan luar biasa yang dapat dipersepsikan setara dengan kasus terorisme.

Peningkatan kewaspadaan tersebut antara lain dapat meninjau ulang MoU antar Polri dan Kepolisian Hong Kong sebagaimana terjalin di November 2014. Kedua belah pihak bersepakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan internasional serta pengembangan kapasitas.

Demikian pula kerjasama menyingkap penyembunyian hasil kejahatan yang ditumpuk di Hong Kong. Di Hong Kong tahun 2008, Jaksa Agung Hendarman Supandji bersama Secretary for Justice Hongkong, SAR, Wong Yan Lung, pernah menandatangi kerjasama ini dalam sebuah nota Mutual Legal Assistance (MLA).

Nomenklaturnya: Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Kepentingan pemerintah RI dalam MLA ini mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana yang hendak melarikan diri ke Hong Kong dan menyembunyikan hasil kejahatannya.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang hasilnya disembunyikan di Hong Kong, kejahatan ini sudah jelas setara dengan terorisme. Demikian itulah Polugri RI social justice diperjuangkan dari pembelajaran kasus deportasi ustaz Abdul Somad. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.

Sayangnya untuk memperjuang kepentingan besar di kamar social justice yang terlantar ini (minus), lagi-lagi dialektika anak bangsa gandrung menumpuk narasi surplus kamar kebangsaan. Tertelan lagi dengan framing polarisasi politik identitas itu.

Yang satu menjadikan kasus deportasi ustaz Abdul Somad sebagai alat haters rezim penguasa sekarang. Satu lagi haters kelompok Islam politik. Kalau koyak dengan isu tersebut, sampai kiamat pun diplomasi total cuma jadi slogan.[] Salam Indonesia! #GNKRIPusat.

Harian Brebes

LEAVE A REPLY