Aktifis Kesehatan Brebes, Posting Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi Di Medsos

Brebes, Harianbrebes.com,- Seorang warga yang mengatas namakan Aktifis Kesehatan Kabupaten Brebes, Anom Panuluh memposting surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan BPJS di media sosial Facebook.

Saat dimintai keterangan terkait alasan membuat postingan tersebut, Anom menjawab, Yang jelas, saya pelaku advokasi pasien untuk orang miskin, merasakan betul penderitaan mereka para saudara kita.

“Memang betul sudah ada BPJS PBI yang di alokasi untuk warga miskin sehingga tak merasakan dampak kenaikan iuran BPJS, tapi kan masih banyak yang belum tercover,” lanjutnya.

Sehingga, menurutnya, sebagian masyarakat miskin masih memilih BPJS Mandiri untuk dapatkan layanan kesehatan.

“Setelah ambil mandiri iuran naik terus ya pasti lah ini akan menyengsarakan rakyat . Hal ini lah yg mendorong kami harus berbuat dan bertindak,” tambahnya.

Anom panuluh sedang mendampingi pasien.

Diketahui, Anom memposting surat terbuka itu sekitar pukul 11.49 WIB, senin, (2/9/2019). Berikut isi postingan Anom Panuluh;

“Kepada Yth : Presiden Republik Indonesia
                   Ir. Joko Widodo
                       Di Istana Merdeka Jakarta 

Dengan Hormat, bahwa bersama dan melalui media ini kami atas nama Masyarakat dan Aktifis Kesehatan Kabupaten Brebes dengan tulus dan ikhlas menyampaikan dan melayangkan surat terbuka untuk Presiden RI dalam kontek menyampaikan pendapat, mengingatkan, memberi saran dan masukan sekaligus permohonan sebagai Rakyat Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan September 2019 ini, Pemerintah telah menetapkan beberapa kenaikan diantaranya Iuran BPJS dan Tarif Dasar Listrik. Hal itu tentu saja sudah melalui kajian dan pemikiran yang matang oleh para tim ahli dan kami yakin tentu itu bertujuan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia. Namun demikian sebaik baik tujuan mulia adalah harus dengan mempertimbangkan segala aspek kehidupan agar tujuan yang ingin kita capai berhasil secara keseluruhan tanpa menimbulkan dampak kesenjangan sosial dimasyarakat yang tentu akan mengurangi kredibilitas Pemerintah dimata masyarakat. Dikesempatan ini ijinkan kami secara spesifik menyampaikan perihal kenaikan iuran BPJS yang dinilai memberatkan masyarakat.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sendiri adalah badan atau perusahaan asuransi yang sebelumnya bernama PT Askes yang menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi para pesertanya. Perlindungan kesehatan ini juga bisa didapat dari BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

BPJS dalam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Relasi antara BPJS Kesehatan dan Presiden ini sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Pasal 7 Ayat 2, disebutkan, “BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.” Dalam hal ini jelas, bahwa kinerja BPJS akan berdampak langsung kepada Presiden RI sebagai penanggung jawab.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. UUD 1945 juga mengakui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga Negara tersebut, UUD 1945 juga menentukan bahwa Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Untuk memenuhi Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pelayanan kesehatan bagi semua warga Negara, pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional  dalam bentuk asuransi sosial sejak Januari 2014 dan ditargetkan pada tahun ini seluruh warga Negara telah terpenuhi dan terlindungi hak mereka atas kesehatan dan pelayanan kesehatan, atau disebut dengan JKN Semesta (universal Health Coverage)

Untuk mencapai target JKN Semesta, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mewajibkan semua warga Negara terdaftar sebagai peserta JKN. Warga Negara yang mampu, membayar secara mandiri iurannya. Sedangkan Warga Negara yang tergolong sebagai Fakir Miskin dan orang Tidak Mampu didaftarkan oleh pemeintah dan menjadi Penerima Bantuan Iuran.

Akan tetapi, hingga hari ini, masih banyak kelompok masyarakat yang tergolong Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN PBI.

Ada banyak sebab yang mengakibatkan kelompok miskin dan tidak mampu ini, tidak terdaftar sebagai peserta JKN-PBI.

Pertama, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berhak sebagai peserta JKN-PBI, sehingga mereka tidak memperjuangkan hak mereka.

Kedua, mereka tahu bahwa mereka berhak menjadi peserta JKN-PBI, akan tetapi mereka tidak tahu, kemana harus mendaftarkan dirinya.
Ketiga, mereka tahu haknya, dan tahu proosedurnya, tetapi mereka tidak berdaya, karena mereka berjuang sendiri.

Keempat lemahnya penetapan Kriteria Miskin dan Pendataanya yang kurang update dan sering terselip indikasi factor politis yang merugikan masyarakat.

Wilayah tinggal dan kerja kami adalah Kabupaten Brebes, sehingga apa yang kami sampaikan tetap mengambil sample Brebes yang dimungkinkan akan banyak berlaku sama di daerah lain.

Kami bergerak diadvokasi Kesehatan Untuk Orang Miskin, dan saat ini untuk iuran BPJS ditetapkan Rp. 42.000 Untuk kelas III. Bila rata2 jumlah Kartu Keluarga terisi 5 Orang, maka dalam satu keluarga rata2 terbebani dengan Rp, 210. 000/bulan. Dengan UMK Brebes    Rp. 1.665.850, dibebankan Rp. 210.000 tentu hal ini Memberatkan.

Memang betul. Pemerintah telah siapkan kepeertaan BPJS PBI untuk Warga miskin, tetapi penyerapan program itu baru terserap sekitar 60% dari total warga miskin karena tersendat pendataan dan Kriteria kemiskinan. Sehingga yang 40% akan menjadi peserta BPJS Mandiri dengan berbagai kelas.

Belum lagi persoalan untuk yang kelas II dan kelas I yang tidak diimbangi dengan peningkatan layanan dengan iuran yang tinggi. Akhirnya banyak juga yang tetap membayar iuran BPJS Selangit tetapi dalam prakteknya harus kembali mengeluarkan uang untuk mendapatkan layanan prima kesehatan. Tentu hal ini harus dikaji ulang jangan hanya melihatnya dari sisi target keuangan BPJS tetapi sisi layanan dan aspek lain tidak diperhatikan.

Jujur saja kami tidak yakin, dan pesimis bahwa kenaikan iuran BPJS akan menjadi solusi terbaik, hal ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap upasi solusi BPJS mencari system terbaik. Tetap saja kedepan akan kembali muncul persoalan baru, karena hal ini sudah terbukti dengan beberapa kali BPJS Menaikan iuran dengan alas an deficit. Ini adalah soal system pembiayaan kesehatan yang sampai sekarang belum menemukan bentuk.

Bukankah mestinya pemerintah ambil langkah cepat, misalnya penerapan tarif dasar premi untuk seluruh warga Negara sama dibayar Negara untuk semua kelas III dan untuk kenaikan kelas bagi warga yang mampu dikenakan tariff sesuai kebutuhan masing – masih Fasilitas Kesehatan. Kami kira ini akan lebih adil. Secara logika Negara mampu dan ini tentu tidak muncul polemic di jajaran pengelolaan fasilitas kesehatan secara menyeluruh.
  
Dari uraian diatas melalui surat terbuka ini berikut kami sampaikan saran dan permohonan
1. Pemerintah dimohon kaji ulang soal kenaikan iuran BPJS
2. Pemerintah untuk kaji ulang system dalam BPJS
3. Bentuk Pengawasan keuangan BPJS sampai tingkat Kabupaten
4. Menempatkan Pegawai BPJS disetiap Faskes
5. Bentuk lembaga pendamping independent yang akan mengakomodir 3 unsur yaitu BPJS, Faskes dan Peserta BPJS.

Demikian, semoga dapat menjadi pertimbangan, mohon maaf barang kali kurang berkenan dan kurang nyaman karena bersifat terbuka. Hal ini kami sampaikan dengan tujuan untuk dapat terbaca secara umum sebagai Wawasan Pengetahuan bersama.

Brebes, 2 september 2019
Masyarakat Peduli kesehatan Brebes

Ttd

Anom Panuluh”

Sumber;https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2543578835699124&id=100001410961033

Anom Panuluh, saat mengadu kepada Bupati Brebes, Idza Priyanti.

Kemudian, Anom juga menyampaikan bahwa dengan menaikkan iuran BPJS adalah solusi yang konyol, alasannya karena dengan iuran yang sekarang saja banyak peserta yang macet.

“Dan dengan dinaikkannya iuran justru akan menambah beban peserta JKN untuk membayar iuran bahkan tidak dimungkinkan mereka malah bakal ikut mogok membayar iuran,” tutupnya.

Postingan tersebut, saat berita ini dimuat sudah disukai dan dikomentari ratusan netizen, serta sudah dibagikan lebih dari 300 nitizen. (Gust)

LEAVE A REPLY