Wakro: Bawaslu Brebes Sangat Familiar Di Jawa Tengah

Brebes, Harianbrebes.com,- Selama proses Pemilu tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Brebes terbilang familiar di Jawa Tengah bahkan di Pusat. Hal ini tidak lain karena hasil kinerja awak media.

Demikian itu seperti yang disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Wakro saat Konferensi Pers Kinerja Bawaslu Tahun 2019 dan Rencana Program Kegiataan Tahun 2020, Senin (21/10).

“Kami sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Kita, Bawaslu Kabupaten Brebes sangat familiar di Jawa Tengah, bahkan dipusat karena ada kerjasama baik antara Bawaslu Brebes dengan awak Media,” kata Wakro.

Dalam tiga bulan terakhir ini, kata Wakro, Bawaslu Brebes sedang merintis program desa anti money pilitic dan desa pengawasan.

Bahkan saat ini ada tiga desa yang dijadikan percontohan untuk program desa anti politik uang, yaitu Desa Winduasri di Kecamatan Salem Desa Ciseureuh dan Cikesal di Kecamatan Ketanggungan.

Sedangkan untuk desa pengawasan, yaitu satu desa di Kecamatan Kersana, satu desa di Banjarharjo dan satu desa di Kecamatan Tonjong.

Bawaslu Brebes menginginkan, masyarakat ikut aktif mengawasi proses pemilu, berani melapor ketika menemukan pelanggaran, hingga mereka mengetahui secara detail apa itu pemilu.

“Semua ini agar masyarakat lebih mengetahui apa itu politik uang dan menanamkan embrio-embrio masyarakat yang sadar akan bahaya politik uang,” lanjutnya.

Inti dari program tersebut, imbuhnya, Bawalu Brebes ingin membentuk masyarakat yang bisa menjadi agen Bawaslu dalam pengawasan Pemilu.

“Kami harapkan, di tahun 2024 mendatang program ini bisa menyentuh semua desa di Brebes,” ujarnya.

Disisi lain, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Brebes, Yunus Awaludin Zaman mengungkapkan, sebelumnya Bawaslu Brebes telah mencatat banyak sekali pelanggaran, terutama money politic atau praktik politik uang.

Namun, banyak hal yang menyebabkan Bawaslu Brebes kesulitan menangani kasus money politic itu. Salah satunya, lantaran dalam kasus pidana pemilu, Bawaslu tidak memiliki kuasa lebih untuk menentukan serta tidak berhak menafsirkan regulasi.

“Money politic menjamur di mana-mana saat Pemilu kemarin. Tapi susah sekali untuk menjerat pelaku money politic pada tahapan kampanye dan masa tenang Pemilu,” ungkapnya.

Dia membeberkan, ada sekitar 60 hingga 70 persen pelanggan yang terbukti. Rata-rata pelanggaran yang terbukti itu adalah administratif.

Jika pelanggaran administratif, diakuinya, Bawaslu punya kuasa lebih untuk menentukan bersalah atau tidak.

“Tapi kalau pelanggan pidana kita tidak punya kuasa lebih untuk menentukan,” ungkapnya.

Saat tahapan kampanye dan masa tenang, menurutnya, yang bisa terjerat hukum dalam praktik money politik ini hanya tim sukses atau tim kampanye dan peserta Pemilu yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara saat pemungutan suara, semua orang bisa terjerat hukum saat terlibat praktik politik uang.

“Karena, kalau masa kampanye dan masa tenang itu harus orang atau tim yang terdaftar di KPU. Kalau tidak terdaftar, ini tidak bisa dijerat,” tambahnya.

Terkait dengan praktik politik uang, menurutnya, harus ada regulasi yang tepat dan tidak menguntungkan partai politik.

“Ketika hari pemungutan suara, maka sasaran hukum adalah semua orang yang terlibat dalam praktik itu. Seharusnya, dari semua tahapan sasaran hukumnya adalah harus semua orang,” pungkasnya. (Gust)

LEAVE A REPLY