Didatangi Tim KPK, Pemkab Brebes Tetapkan Wilayah Bebas Korupsi

Brebes, Harianbrebes.com,- Kedatangan Tim KPK, Bupati Brebes, Idza Priyanti menegaskan, Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen mencegah korupsi.

“Saya selalu menegaskan dan menekankan kepada para karyawan dan karyawati di lingkungan Pemkab Brebes agar mencegah dan menghindari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” tegas Idza saat menerima kunjungan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang rapat Sekda Brebes, Rabu (6/11) kemaren.

Komitmen itu, menurutnya, diwujudkan dengan adanya regulasi dan kebijakan yang pro rakyat, keterbukaan informasi publik, perumusan anggaran dengan e-budgeting juga transparansi akuntabilitas keuangan.

Selain itu, Ia berharap, Kepala OPD benar-benar menaruh perhatian terhadap hasil penyampaian tim KPK agar Kabupaten Brebes lebih baik dan menjadi acuan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Pemkab Brebes.

Idza melaporkan, saat ini di Kabupaten Brebes telah banyak instansi yang menetapkan zona integritas (wilayah bebas korupsi).  Diharapkan jika telah ditetapkan secara menyeluruh Zona Integritasnya, maka pemerintah Kabupaten Brebes dapat terhindar dari praktek–praktek KKN.

“Kami pun terus berupaya untuk menyediakan layanan publik yang mudah, cepat dan inovatif,” ujar Idza.

Lebih lanjut Idza menjelaskan, di Kabupaten Brebes ini ada delapan area intervensi korsupgah yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen asset daerah.

Sementara itu, Anggota Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Satgas Korsubgah) Korwil V KPK RI, Untung Wicaksono menjelaskan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi merupakan salah satu dari tugas pokok KPK.  Namun yang selama ini paling banyak terekpose hanya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Padahal,  tugas pencegahan ini tidak kalah pentingnya. Untuk itulah sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, KPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di masing-masing daerah.

Indikator penilain tersebut dilihat dari area yang paling berpotensi terjadinya praktik KKN seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan  tata kelola dana desa. (Hms/Gust)