Tanjung Selor, Harian Jateng – Keseriusan Pemprov Kaltara dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) patut diberi apresiasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi kaltara telah memperkuat komitmen untuk penyiapan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Penguatan komitmen terkait pendanaan pilkada serentak ini terbukti dengan telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Jumat, 8 Mei 2015 di ruang pertemuan kantor gubernur Kalimantan Utara.
Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012, dan satu dari sembilan provinsi yang akan melaksanakan pilkada secara langsung di bulan Desember tahun ini. Provinsi ke-34 hasil pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur ini selain melaksanakn hajatan politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltara juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan.
Dalam sambutannya Pj Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Triyono Budi Sasongko menyatakan dengan ditandatanganinya NPHD ini, agar KPU dapat memperlancar kerja KPU dalam melaksanakan tahapan pilkada. Selain itu, Triyono juga berpesan agar pemanfaatan hibah pilkada ini betul-betul dikelola dengan baik sesuai dengan aturan dan tertib administrasi.
Sementara itu, Komisioner KPU Kaltara Chairullizza mengungkapkan, penandatanganan NPHD antara KPU dan Pemerintah provinsi kaltara yang dilakukan saat ini sebagai kepastian dan jaminan pelaksanaan Pilkada Kaltara yang saat ini tahapannya sudah berjalan. Dengan adanya kejelasan anggaran ini, tentunya kami akan memfokuskan pada tahapan –tahapan selanjutnya. Adapun nilai NPHD untuk pilkada kaltara yang telah ditandatangani sebesar 92 milyar.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, pasal 16 mengatur besaran anggaran yang dihibahkan bagi Provinsi Kaltara untuk penyelenggaraan Pilgub. Rincinya, Kabupaten Bulungan menghibahkan anggaran sebesar Rp 20 miliar, Kota Tarakan Rp 15 miliar, Kabupaten Nunukan Rp 15 miliar, Kabupaten Malinau Rp 15 miliar, Kabupaten Tana Tidung Rp 5 miliar, dan Provinsi Kaltim sebesar 50 miliar. Total anggaran untuk pilkada kaltara sebesar 120 miliar. Dimana alokasi anggarannya 92 milyar untuk KPU kaltara, 13 miliar untuk bawasu kaltara dan 15 miliar untuk keamanan.
“Penandatanganan NPHD ini sudah melalui verifikasi tim anggaran pemprov kaltara yang disesuakan dengan standar baku berdasakan permendagri dan peratuaran menteri keuangan (PMK). Proses ini sudah berjalan beberapa kali dengan dilakukannya pertemuan antara KPU dan tim anggaran pemprov kaltara dalam rangka penyesuaian anggaran dan standarisasi. Dan tentunya, anggaran ini nantinya akan kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka hajatan demokrasi di bumi perbatasan Kalimantan Utara” Ungkapnya. (Red-HJ89/Foto: Ruly/Harian Jateng).
