 |
| Suasa pencoblosan dalam Pilkada |
Blora, Harian Jateng – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blora tahun 2015 harus bebas politik uang. Hal itu disampaikan Ahmad Fauzin, Ketua Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Cabang Blora, Jawa Tengah, Sabtu (1/8/2015) di Blora. Menurut dia, selama akar kekacauan demokrasi salah satunya adalah politik uang.
“Apapun namanya, mau money politik, mau politik uang, mau sangu, mau tukon rokok, mau demokrasi prabayar, pokoknya kalau Pilkada Blora masih ada politik uang, ya itu wujud kehancuran demokrasi,” beber dia kepada Harian Jateng.
Dalam teori apa saja, katanya, politik uang memang menjadi hantu demokrasi. “Saya heran, dari Pilkades, Pilkada, Pileg, Pilpres, sudah ajar kalau ada calon bagi-bagi uang,” ujar pria tersebut.
Padahal, menurut dia, penyogok dengan yang disogok itu sama-sama masuk neraka. “Saya harap warga Blora semakin cerdas menghadapi rayuan politik uang. Apalah arti uang hanya Rp 25000 sampai Rp 50000 kalau lima tahun ke depan justru Blora banyak masalah,” tegas dia.
Dari beberapa Pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015 secara serentak, sebenarnya Blora juga berpotensi sama akan terjadi politik uang. Menurut Fauzin, dalam hal ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan KPU dan Panwaslu, akan tetapi diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
“Rata-rata Blora kan pedesaan, saya kira potensi politik uang semakin besar, entah itu berupa uang, benda atau yang lain, ini adalah tugas bersama dan masyarakat harus sadar bahwa menerima uang itu sama saja menerima racun,” pungkas dia. (Red-HB54/Foto: Harian Jateng).
