Oleh Muhammad Suleman
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla telah berjalan 1 (satu) tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu. Kabinet Kerja adalah nama kabinet yang dipilih Presiden dalam kepemimpinannya untuk 5 (lima) tahun. Selama 1 (satu) tahun ini “kabinet kerja” tidak dapat dipungkiri telah banyak melakukan sejumlah perubahan dengan beberapa keberhasilan dan juga masih dalam tataran pembenahan solidaritas internal kabinet.
Sehingga sebagian besar rakyat Indonesia masih belum melihat sepenuhnya hasil terobosan-terobosan kebijakan pemerintahan pusat yang membuat rakyat senang. Dapat kita lihat selama 1 (satu) tahun kinerja “Kabinet Kerja” dari sisi Ekonomi, Politik, Hukum, dan Pemberantasan Korupsi.
Dilihat dari sisi ekonomi, banyak warga masyarakat Indonesia yang berkeluh kesah selama 1 (satu) tahun pemerintahan Jokowi-JK dimana Rupiah Ajlok dibawah Dollar Amerika yang mencapai 15.000 per 1 dollar Amerika. Ini membuat semua barang kebutuhan pokok naik, industri banyak yang gulung tikar dan akhirnya PHK dimana-mana. Namun Pemerintah tidak cepat tanggap mengenai perekonomian yang lemah ini, Pemerintah pusat mengeluarkan beberapa paket kebijakan Ekonomi. Salah satunya adalah pangkas perizinan yang terdapat pada paket kebijakan ekonomi jilid dua.
Hal itu adalah salah satu jurus untuk membuat Perekonomian Indonesia lambat laun membaik. Awal oktober nilai tukar Rupiah atas Dollar Amerika sudah mulai membaik mencapai level 13.300 per 1 Dollar Amerika. Semoga kebijakan-kebijakan Pemerintah yang akan datang lebih mensejahterakan kepentingan rakyat Indonesia.
Satu hal yang menjadi perhatian khusus rakyat (kecil dan menengah) Indonesia sekarang adalah mampukah keempat paket kebijakan ekonomi yang di keluarkan Pemerintahan Jokowi-JK itu dapat menjawab tantangan dan membuat perubahan signifikan di Indonesia.
Secara politik, pembenahan dan komunikasi antara partai politik, legislatif, eksekutif, cukup menggembirakan. Ini harus selalu kita dorong terus sehingga mampu menjamin kondusivitas dan solidaritas antar lembaga yang sempat tegang di awal pemerintahan Jokowi-JK.
Dibidang penegakan Hukum, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla juga telah memberikan sebuah kebijakan positif pada awal pemerintahannya, seperti pelaksanaan eksekusi mati terhadap para gembong narkoba, melakukan pembenahan birokrasi berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), meskipun belum maksimal. Mendukung sepenuhnya kebijakan dan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas korupsi bersama-sama dengan aparat penegak hukum. Harapan saya sebagai rakyat kecil ialah pemerintah dan aparat penegak hukum mampu memberantas mafia-mafia yang merugikan negara Indonesia.
Tantangan ke depan Pemerintahan Jokowi-JK yaitu mengenai pilkada serentak apakah bisa mengamankan pelaksanaan pilkada sehingga berjalan dengan adil, jujur, transparan, akuntabel, dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan amanah sesuai UUD 1945 dan Pancasila. Mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.
Besar harapan kami selaku rakyat (kecil dan menengah) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mampu mensejahterakan rakyat Indonesia, sesuai yang dijanjikan pada kampanye dulu. Pemerintah yang berhasil adalah pemerintah yang mampu membuat kehidupan rakyatnya sejahtera.
