 |
| Ilustrasi: penghitungan suara dalam Pilkada |
Grobogan, Harian Grobogan – Pilkada Grobogan 2015 yang tinggal menghitung hari, diprediksi akan berpotensi melahirkan money politics politik uang. Sebab, hampir di setiap pemilu, baik Pilpres, Pileg, dan Pilgub, selalu ditemukan politik uang, baik yang diekspose media massa atau pun tidak.
“Soalnya masyarakat kita itu sedang sakit. Mereka didera patologi sosial, dengan berpedoman nggak ada uang nggak nyoblos,” ungkap Achmad Hasyim Ketua DPD II Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Cabang Grobogan, Jumat (20/11/2015).
Menurut dia, demokrasi di negeri ini sudah berlaku demokrasi prabayar bukan pascabayar.
“Seharusnya rakyat mikir panjang. Artinya, hanya iming-iming Rp 30.000 sampai Rp 50.000, mereka rela menjual hak pilihnya. Padahal, uang segitu tidak bisa memberikan manfaat jangka panjang,” beber dia.
Seharusnya, kata dia, memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan itu pakai logika. “Pemilih yang rasional memang susah ditemukan. Padahal, Pilkada menjadi momen menentukan masa depan Grobogan selama lima tahun ke depan. Jadi masyarakat harus tegas menolak money politics,” tegas dia.
Di sisi lain, potensi golput juga dipicu karena kurangnya sosialisasi. “Saya kira KPU Grobogan sudah menekankan pentingnya memilih pada Pilkada 9 Desember 2015 mendatang. Jadi masyarakat mau tidak mau, seharusnya menjadi pemilih cerdas, tidak golput dan tegas menolak serangan fajar maupun serangan dhuha,” kata dia.
Masyarakat, menurut Hasyim, seharusnya memilih dengan dasar rasio yang jelas. “Memilih pemimpin itu ya dilihat dari visi misinya, programnya, gagasan kemajuan untuk Grobogan seperti apa, juga rekam jejak dan karena alasan ideologis, bukan alasan memberi amplop apa tidak. Jadi masyarakat harus cerdas dan membuang mental amplop,” ujar dia. (Red-HG14/Foto: Harian
