USAID Prioritas tak Setuju Pengelolaan SMA/SMK Dipindah ke Provinsi

0
Pimpinan Program USAID Prioritas (CoP) USAID, Mr.Stuart Weston (berdiri) saat di Wonosobo

Wonosobo, Harian Jateng – Pimpinan Program USAID Prioritas (CoP) USAID, Mr.Stuart Weston menilai akan terjadi ketidaksinambungan ketika  kewenangan untuk mengatur pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditarik ke provinsi.

Pasalnya, pemerintah daerah sudah mencanangkan program-program yang berkelanjutan untuk SMA/SMK.

“Ada wacana kebijakan SMA/SMK akan ditarik oleh provinsi. Akan terjadi ketidaksinambungan. Karena, yang tahu SMA/SMK di daerah adalah pemerintah daerah. Sehingga, ketika ditarik ke rpovinsi maka akan terjadi ketidaksinambungan,” kata Weston dalam kunjungannya ke SMP Maarif Mlandi, kemarin.

Maju dan tidaknya sebuah sekolah, kata Weston tergantung kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat maka akan memajukan sekolah. Akan tetapi, ketika kepala sekolahnya loyo, maka perkembangan sekolah akan lambat.

“Bergantung kepala sekolahnya, kalau kuat akan maju, tetapi kalau loyo maka akan biasa-biasa saja,” bebernya

Kabid Bina Program dan Pengembangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Musofa mengatakan sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, seluruh kebijkan SMA/SMK akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pasalnya, sekolah 5 hari yang mulai diterapkan kepada SMA/SMK merupakan salah satu proses pengalihan pengelolaan ke tingkat Provinsi.  Sebab, berdasarkan amanat undang-undang seluruh kebijakan apapun akan menjadi kewenangan provinsi.  

Dikatakannya, ke depan pemerintah daerah sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola SMA/SMK. Sehingga muncul surat edaran dari provinsi untuk menerapkan sekolah 5 hari.

“Sekolah 5 hari yang buat langsung berdasarkan surat edaran provinsi. Karena, program ini merupakan rintisan untuk pengalihan ke provinsi tahun 2017,” tutur dia.

Maka dari itu, melihat adanya pengalihan kewenangan SMA/SMK yang ditangani provinsi maka program 5 hari sudah menjadi keharusan. Karena, ketika dihentikan dan pada tahun 2017 akan diterapkan kembali, maka yang kasian adalah peserta didik.

“Kalau diambil alih provinsi sudah jelas 5 hari sekolah menjadi  program. Seandainya, setahun berhenti, kemudian 2017 jalan lagi anak-anak akan kasian,” terangnya.

Dikatakannya, sampai saat ini untuk program sekolah 5 hari sudah dijalankan oleh sebagian besar sekolah. Namun, pemerintah melakukan berbagi diskusi menyangkut 5 hari sekolah.

Dalam diskusi yang diprakarsai oleh teman-temen staf ahli, yang diundang kepala sekolah, dewan pendidikan, kemenag, dinas pendidikan dan sekda memberikan banyak masukan. Lalu masukan-masukan itu memberikan satu rekomendasi.

“Rekemendasinya agar dilakukan evaluasi lebih mendalam. Sebab, baru berjalan 2,5  bulan dan  2,5 bulan waktu yang baru saja,” katanya.

Evaluasi yang harus dikaji diantaranya ketersedian transportasi. Kemudian, ada SMK yang sangat padat, struktur kurikulumnya paling padat. Perlu perhatian khusus, karena strukturnya padat sekali.

“Kalau misalnya, pulang sampai sore dan tidak terfasilitasi tranportasi, misal gunakan bus pemda. Kerjasama dengan angkutan dan seterusnya,” tuturnya. (Red-HJ09/Foto: Harian Jateng),

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here