Ini Kabupaten di Jateng yang Belum Terbitkan Perijinan UMKM

0
Dari kiri ke kanan: Soegeng Iman W. (Kepala Divisi Teknik Penjaminan Non Bank); Ir.Gayatri Indah C. (Kepala Dinkop dan UMKM Prov.Jateng); Braman Setyo (Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UMKM); Sugeng (Kepala Cabang Perum Jamkrindo Cabang Semarang).

Semarang, Harian Jateng –  Braman Setyo Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UMKM menyampaikan bahwa di Jawa Tengah ada beberapa kabupaten yang belum menerbitkan perizinan UMKM, Jumat (18/12/2015).

Baca juga: Jamkrindo Jateng Tembus Target 540 Miliar,

Braman Setyo Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UMKM menyampaikan, adanya Jamkrindo menjadikan kemudahan akses perbankan bagi UMKM. Pihaknya kini menggenjot kaitannya dengan perijinan UMKM agar lebih visible dan bankable.

“Jawa Tengah sebagai percontohan perijinan UMKM bagi propinsi lainnya, dari 35 kabupaten kota sudah 21 yang menerbitkan Perda kemudahan perijinan UMKM, dan angkanya mencapai 7250 perijinan yang telah dibuat sampai hari ini. Ini menyalip Jatim dan Jabar,” katanya.
Pihaknya kini fokus mendorong Jateng sebagai propinsi yang paling agresif di Indonesia dalam rangka perijinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kemudahan yang didapat UMKM dalam perijinan kini bisa cukup memproses melalui Camat dengan melampirkan persyaratan seperti  keterangan RT RW, menyebutkan usaha, KTP, KK, foto. Selanjutnya surat perijinan sebagai syarat dalam pinjaman kredit UMKM pada perbangkan.

“Di perbankan nanti sebagai data base UMKM yang sudah berijin dan layak akses perbankan, kini Jateng menyumbang 25 persen secara nasional dari 515 kab kota, dimana masuk 175 kab kota dengan angka 101 ribu perijinan UMKM,” tambahnya.

UMKM yang telah mengakses perbankan selain mendapat fasilitas pinjaman, bunga kredit ringan juga mendapat kartu akses “Kartu UMKM” perbankan sebagai keanggotaan dan untuk mendapat kemudahan fasilitas lainnya dari perbankan, Jamkrindo dan Kementerian Koperasi UMKM.

Pihaknya juga kini mendorong kembali para Bupati dan Walikota di Jateng yang belum menerbitkan Perda perijinan UMKM untuk segera merealisasikan di akhir 2015 ini.

“Ada beberapa kabupaten dan kota yang belum menerbitkan Perda perijinan UMKM seperti di Wonosobo, Kabupaten Semarang, Batang dan lainnya, hal ini lantaran terkait peralihan pejabat daerah karena iklim pesta demokrasi,” tukasnya. (Red-HJ99/Ari).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here