 |
|
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso.
|
Semarang, Harian Jateng – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso menuding ada pembiaran praktik penambangan ilegal oleh pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Di sejumlah daerah seperti Kabupaten Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar masih banyak ditemukan penambangan ilegal sehingga terkesan ada pembiaran,” kata Hadi di Semarang, Kamis (17/3/2016).
Ia mengungkapkan, dari total sekitar 700 tambang di Kabupaten Wonogiri, hanya satu yang memiliki izin resmi, sedangkan di Kabupaten Sragen hanya empat dari 83 tambang yang berizin.
Menurut dia, secara keseluruhan tercatat 1.372 lokasi penambangan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jateng, tapi belum ada 90 aktivitas penambangan yang berizin.
“Kondisi seperti itu membuat miris karena banyak aktivitas penambangan tidak sesuai aturan,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Pihaknya mengharapkan aktivitas penambangan dilakukan jika sudah mengantongi izin produksi dan izin penambangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jateng.
“Pemerintah bekerja sama dengan pihak terkait dan tidak melakukan pembiaran terhadap penambangan ilegal karena berdampak besar bagi masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pihaknya telah mengeluarkan 594 izin dari 749 permohonan izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batuan yang diajukan berbagai kalangan. Ia memerinci 273 izin wilayah izin usaha pertambangan, 211 izin eksplorasi, 81 izin operasi produksi, 11 izin penjualan, 12 izin pengolahan, satu izin pengangkutan dan penjualan, serta lima lainnya merupakan izin untuk perusahaan jasa konsultan pertambangan.
“Dari jumlah izin yang dikeluarkan, hanya 105 yang diperbolehkan melakukan penambangan, meliputi izin operasi produksi, penjualan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan,” pungkas dia. (Red-HJ99/Ant).
