Calon Perseorangan dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

23

Oleh Allan Fatchan Gani Wardhana
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII

Usulan pengetatan syarat calon perseorangan dalam pilkada memicu perdebatan yang ramai. Menariknya, wacana pengetatan persyaratan itu justru diusulkan oleh sejumlah anggota DPR dan akan menjadi salah satu poin dalam revisi UU 8/2015 (UU Pilkada). Angka yang diusulkan untuk syarat calon perseorangan naik menjadi 15-20% dari jumlah pemilih, dengan alasan menyamakan dengan syarat dukungan partai politik.

Banyak yang menganggap bahwa pengetatan persyaratan itu merupakan upaya untuk ‘memberangus’ calon perseorangan yang ingin maju dalam pilkada. Padahal sesuai dengan Putusan MK-RI No. 05/PUU-V/2007, calon perseorangan itu harus diakomodir keberadaannya dan eksistensinya. Putusan itu membuka peluang jalur perseorangan (tanpa melalui parpol) yang ingin maju dalam pilkada. Pasca putusan ini, pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah tidak hanya melalui parpol/gabungan parpol saja, melainkan juga melalui jalur perseorangan.

Realitasnya, dibukanya jalur perseorangan dalam pilkada menuai pro-kontra. Masyarakat lebih menerima putusan itu sebagai suatu “kado demokrasi” setelah kecewa melihat proses rekrutmen di parpol yang kurang jelas dan sangat pragmatis, sedangkan kalangan parpol sendiri lebih melihat putusan itu sebagai suatu “bencana demokrasi” yang dapat mendelegitimasi keberadaan parpol.

Putusan MK di atas kemudian diakomodir dengan UU 12/2008 tentang Pemerintah Daerah, yang terakhir kemudian diperbarui dengan UU 8/2015 tentang Pilkada. Meskipun UU 12/2008 dan UU 8/2015 telah mengakomodir adanya calon perseorangan, permasalahan yang muncul, bahwa syarat bagi jalur perseorangan yang diatur dalam UU 8/2015 rata-rata naik sekitar 3% dari UU 12/2008. Persyaratan dukungan yang diatur dalam UU 8/2015 dirasa sangat memberatkan calon kepala daerah yang ingin maju melalui jalur perseorangan. Dalam catatan Perludem, dari 250 pasangan calon perseorangan yang mendaftar Pilkada 2015, 80 pasangan tidak memenuhi syarat. Dari jumlah yang tidak lolos itu, 64 pasangan (80%) tidak lolos karena kekurangan syarat minimal dukungan.

Berdasarkan hal di atas, maka usulan pengetatan persyaratan calon perseorangan sebaiknya dihentikan. Pengetatan persyaratan pencalonan tidak perlu diperberat karena hal itu justru akan mematikan demokrasi. Kehadiran calon perseorangan justru akan membuat demokrasi menjadi lebih hidup. Ada beberapa alasan mengapa calon perseorangan justru akan ‘menghidupkan’ demokrasi.

Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Pertama, sejatinya penyelenggaraan demokrasi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, karena dalam demokrasi yang terpenting masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal di dalam kehidupan politik. Hal ini pula yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim MK dalam Putusan MK No.05/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa partai politik itu sesungguhnya merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.

Oleh karena parpol itu hanya merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat, sehingga wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan perseorangan dalam pilkada.

Kedua, di Negara Demokrasi mapan, jalur perseorangan ‘hanya’ sebagai peringatan dini (early warning) bagi partai. Mekanisme pencalonan dari jalur perseorangan dibuka, dengan didorong/terdorong secara alamiah untuk maju dalam kompetisi jika calon-calon yang diajukan partai tidak populer dan isu yang dijual tidak berkenan di hati rakyat (Joko J. Prihatmoko, 2008) . Dikaitkan dengan konteks demokrasi di Indonesia, jika calon-calon yang diajukan parpol tidak sesuai ‘selera rakyat’, maka jalur perseorangan dihadirkan sebagai alternatif untuk melahirkan pemimpin yang memiliki kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas.

Ketiga, calon perseorangan mendorong parpol untuk berbenah. Dalam demokrasi perwakilan, partai merupakan pilar utama. Partai didesain memainkan peran dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk rekrutmen kepemimpinan. Saat ini, apakah parpol sudah melakukan rekrutmen kepemimpinan dengan baik? Justru adanya ialah “transaksi politik” dan “pemberian mahar” dalam proses rekrutmen pencalonan dalam pilkada. Situasi ini menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya dengan parpol, sehingga menjadi wajar jika masyarakat mempertimbangkan untuk memilih pemimpin dari jalur perseorangan. Ketidakpercayaan masyarakat ini dapat dijawab oleh maka parpol dengan membenahi pola rekrutmen kepemimpinan baik dari level daerah hingga level nasional. Pola rekrutmen itu harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Kalau perlu, model perekrutan ini harus dimuat dalam UU Parpol.

Tiga alasan di atas setidaknya menjadi dapat menjadi bahan kajian mengapa calon perseorangan dapat menghidupkan demokrasi. Demi masa depan demokrasi di Indonesia, maka usulan pengetatan syarat calon perseorangan sebaiknya dihentikan. Jikapun terjadi revisi terhadap persyaratan calon perseorangan, maka aturannya tidak boleh memberatkan. Terlepas dari itu semua, dalam hajatan pilkada itu yang paling penting (yang harus dilakukan parpol maupun calon perseorangan) harus mengkontestasikan gagasan dan solusi bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat di daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here