 |
| Ilustrasi |
Semarang, Harianjateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengoptimalkan pengamanan aset tetap berupa tanah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi secara berkelanjutan dengan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna.
“Berdasarkan hasil audit, aset tetap tanah milik Pemprov Jateng dalam pengelolaan SKPD pengguna sebanyak 9.294 bidang dengan rincian 5.652 bidang sudah bersertifikat dan 3.642 bidang belum bersertifikat,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah Hendri Santosa di Semarang, Selasa (14/6/2016).
Ia mengungkapkan, 95 persen dari bidang yang belum bersertifikat itu dalam pengelolaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng (2.247 bidang berupa saluran irigasi) dan Dinas Bina Marga Jateng (1.220 bidang berupa jalan).
“Lima persen sisanya atau 175 bidang dalam penggunaan SKPD selain dua dinas tersebut yang pada 2016 sedang dilakukan penyertifikatan melalui kerja sama dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa penyelesaian 95 persen aset yang belum bersertifikat dalam penggunaan Dinas PSDA dan Dinas Bina Marga Jateng tersebut terkendala status kepemilikan yang sampai kini terus diidentifikasi.
“Dalam optimalisasi pemanfaatan aset memang perlu adanya suatu komitmen kepada SKPD pengguna untuk melakukan langkah-langkah kerja sama dengan piha-pihak terkait sehingga perlu ada kesepahaman dalam menyikapi permasalahan yang ada,” katanya.
DPPAD Jateng juga berupaya mengoptimalkan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang kontribusinya masih sedikit.
Pendapatan asli daerah Pemprov Jateng pada 2015 tercatat sebesar Rp11 triliun, dan Rp95 miliar atau 0,87 persen diantaranya dari sektor retribusi, sedangkan kontribusi aset hanya Rp40,65 miliar atau hanya 0,36 persen.
“Angka itu sangat kecil sekali, padahal Pemprov Jateng mempunyai aset yang cukup besar,” ujarnya.
Berdasarkan hasil audit BPK, kata dia, nilai aset Pemprov Jateng mencapai Rp23 triliun dengan aset terbesar berupa tanah sebanyak 9.315 bidang, sedangkan yang berupa bangunan atau gedung tercatat 4.055 unit dengan nilai Rp2,417 triliun. (Red-HJ99/Ant).
