 |
| Achmad Hatari anggota DRP RI Fraksi Partai NasDem |
Jakarta, Harianjateng.com – Fraksi NasDem memberikan pujian kepada pemerintah karena dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 menaikkan anggaran untuk daerah melalui skema Dana Alokasi Umum dan Dana Desa.
Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tahun 2017 meningkat 5 persen dari Rp 385,36 triliun menjadi Rp 404,73 triliun. Sedang peningkatan drastis terjadi dalam pengalokasiaan dana desa yakni sebesar 27,7 persen dari Rp 47 triliun menjadi Rp 60 triliun.
“Meski belum memenuhi syarat UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa sebesar 10% dari transfer desa atau setara dengan Rp 76 triliun, tapi ini patut diapresiasi. Ke depannya kami dorong pemerintah untuk merealisasikannya sesuai UU,” papar anggota Fraksi Partai NasDem Achmad Hatari pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/08/2016).
Peningkatan anggaran untuk daerah ini sangat berarti untuk akselerasi keuangan, ekonomi, dan pembangunan daerah. Hatari menekankan, kenaikan anggaran untuk daerah ini harus terus digalakkan karena ia adalah amanat Nawa Cita ke-3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
Namun demikian, tantangan yang akan dihadapi pemerintah untuk tahun 2017 menurut Hatari akan sulit. Percepatan pembangunan di semua daerah di Indonesia akan dihadapkan pada persoalan risiko ekonomi global yang masih stagnan. Hal tersebut berimbas pada turunnya realisasi pajak tahun 2016 sebesar Rp 518,4 triliun atau equivalen 33,7% dari target APBN P 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun.
“Belum lagi soal shortfall yang diperkirakan mencapai Rp 219 triliun pada tahun berjalan, maka target penerimaan negara tahun 2017 yang direncanakan sebesar Rp 1.737,63 triliun, turun menjadi Rp 1.737,63 triliun atau turun 2,72% dari target penerimaan pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp 1.786,23 triliun,” jelasnya.
Pinjaman Luar Negeri
Meski demikian, penurunan target penerimaan negara dan pemangkasan anggaran ternyata tidak membuat anggaran daerah ikut turun. Defisit anggaran sebesar Rp 332,83 tirliun atau setara dengan 2,41% dari Produk Domestik Bruto, akan dibiayai oleh pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Hatari mengingatkan agar pemanfaatan hutang tersebut benar-benar diarahkan untuk kegiatan-kegiatan produktif, memberdayakan peran swasta, BUMN, dan Pemerintah Daerah.
“Fraksi NasDem minta agar belanja negara difokuskan pada pembangunan infrastruktur, meningkatkan efisiensi, dan penajaman belanja barang, meningkatkan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri. Selain itu juga penyaluran subsidi yang tepat sasaran serta penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan,” paparnya.
Stabilitas rupiah juga menjadi perhatian dari politisi asal Maluku Utara ini. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan fokus untuk memprioritaskan stabilisasi rupiah serta menurunkan suku bunga secara bertahap yang dapat mendorong investasi. Targetnya, Hatari menyebutkan, sektor swasta bisa bergairah yang pada akhirnya akan meningkatkan pajak secara signifikan dalam rangka Nawa Cita. (Red-HJ99).
