Pengelolaan KIK Swasta Rugikan Masyarakat Kendal

0
169

Oleh Dr. AGUS SURONO., S.H., M.Hum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

Latar Belakang
Pemberian izin prinsip oleh Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PT. KIK untuk mengelola kawasan industry di Kendal tidak sesuai dengan semangat Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang kedua dan ketujuh yaitu “membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.”

Apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal, melalui Bupati dengan menerbitkan izin prinsip kepada PT. KIK dengan penguasaan tanah 1000 hektar dan tahap kedua seluas 1200 hektar, sebagaimana SK Bupati Nomor 300/1074/2012 dan SK Bupati Nomor 1884/1/BPMPT/1/2013, sangatlah ceroboh dan tidak hati-hati, bahkan tidak sesuai dengan semangat nawa cita kedua dan ketujuh sebagaimana diatas.

Tanah seluas 1000 hektar dan dengan penambahan 1200 hektar merupakan milik petani dan beberapa perusahaan diluar PT. KIK. Namun, dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat, di atas lahan tersebut akan disulap menjadi kawasan industri besar di Kabupaten Kendal. Dengan dasar pemberian izin prinsip tersebut itulah PT. KIK/Jababeka, membeli tanah dari para petani dengan harga rendah, yang sangat bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan juga dengan. Hal itulah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan juga KIK, agar pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industry Kendal tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Proses Pengadaan Tanah Melanggar Peraturan Perundang-Undangan
Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sebuah kawasan industri, proses pengadaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh Bupati Kendal dengan memberikan izin prinsip kawasan industry Kendal bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Kedua; Perpres  No. 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketiga Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketiga; Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar soal pengadaan tanah melalui mekanisme jual beli, maka prinsip yang harus diperhatikan adalah patokan penghitungan yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku. Oleh karena penentuan harga obyek jual beli tersebut harus dengan mendasarkan pada harga pasar. Sebaliknya apabila penentuan harga tidak didasarkan pada harga pasar maka hal itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip yang sangat penting lainnya adalah adanya asas keseimbangan antara masyarakat sebagai pemegang hak dengan pihak PT. KIK yang membutuhkan tanah tersebut, dimana tidak boleh ada intimidasi dalam penentuan harga, sehingga masyarakat tidak dirugikan.
 
Monopoli oleh PT. KIK/Jababeka Merugikan Masyarakat
Dalam pengadaan tanah oleh PT. KIK, dimana masyarakat tidak boleh menjual atau melepaskan haknya kepada pihak lain merupakan bentuk adanya monopoli oleh PT. KIK. Hal ini bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada prinsipnya undang-undang ini bertujuan dalam demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapa mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Apa yang terjadi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industry di Kendal sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip larangan praktek monopoli. Sehingga akibat adanya praktek tersebut, masyarakat petani/pemilik lahan selalu dirugikan dan menjadi korban. Setelah tanah dikuasai oleh PT. KIK/Jababeka, maka tanah itu dijual kembali kepada PT. Sumbawang Coorpotare Ltd, yang dimiliki pengusaha dari Singapura dan Australia. Selain masalah tersebut, pemberian izin prinsip PT.KIK juga berimbas mematikan mata pencaharian petani Kendal.

Moratorium dan Pengelolaan Oleh Perusahaan Daerah Dengan Sistem Kemitraan
Memperhatikan persoalan dan memperhatikan kondisi PT. KIK beserta mitranya yang patut diduga tidak mempunyai modal untuk membangun kawasan industry Kendal, maka perlu dilakukan moratorium. Pemerintah Daerah harus melakukan evaluasi terhadap izin prinsip yang telah diterbitkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila Pemerintah Daerah memang serius untuk mensejahterahkan masyarakat dengan keberadaan kawasan industry Kendal tersebut, maka pola yang harus dikembangkan adalah pola kemitraan. Kawasan tersebut dikelola atas kerjasama antara Perusahaan Daerah dan mitra swasta, serta masyarakat pemilik tanah dengan pola kemitraan. Pengaturan mengenai KIK harus dilakukan melalui Peraturan Daerah, karena ini berkaitan dengan penerimaan Pemerintah Daerah dan juga mekanisme pemberian izinnya, serta pembagian hasil atas kerjasama dalam pengelolaan kawasan industry Kendal. Apabila ini dilakukan, maka tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kendal dengan keberadaan kawasan industry Kendal akan terwujud. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here