Pemkot Semarang Akan Tambah 8 SKPD Baru

0
Johan Rifai (tengah).

Semarang, Harianjateng.com – Jumlah dinas di lingkup Pemerintah Kota Semarang diproyeksikan bertambah delapan satuan kerja perangkat daerah sehingga menjadi 27 SKPD.

“Jumlah dinas semula ada 19 SKPD menjadi 27 SKPD,” kata Wakil Ketua Pansus Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang Johan Rifai di Semarang, Rabu (28/9/2016).

Menurut dia, penambahan jumlah SKPD itu merupakan hasil rumusan pansus di DPRD atas usulan penataan OPD (organisasi perangkat daerah) yang disampaikan Pemkot Semarang.

Jumlah dinas sebanyak itu, kata dia, belum termasuk lima badan, inspektorat, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan beberapa lembaga setingkat SKPD yang masih menunggu aturan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang itu, mencontohkan rumah sakit umum daerah (RSUD), Kesbangpolinmas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum masuk penataan.

“Mengenai penambahan jumlah SKPD itu, kami sempat khawatir karena membuat pengeluaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Semarang bakal membengkak,” katanya.

Bahkan, kata dia, adanya SKPD yang dipecah menjadi 2-3 SKPD dikhawatirkan membuat anggaran “muspro” atau terbuang percuma, seperti pemecahan atas Bapermasper-KB.

“Bapermasper-KB dipecah menjadi tiga dinas, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,” katanya.

Namun politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mengatakan Pemkot Semarang ternyata mendasarkan penataan OPD itu dari aturan pusat sesuai dengan penilaian bidang kerja.

“Jadi, pemerintah kabupaten/kota diminta membagi atau menggolongkan nilai (skor, red.) masing-masing dinas. Muncul dinas tipe A, B, dan C sesuai dengan bidang kerjanya,” katanya.

Maka dari itu, kata dia, jumlah SKPD di Semarang menjadi “bengkak” dengan adanya penyesuaian skor itu, mulai jumlah pegawai, anggaran, dan berbagai aspek yang menjadi indikatornya.

“Sudah tidak bisa ditawar lagi. Ya, memang masih ada beberapa kekhawatiran, seperti Dinas Bina Marga yang digabung dengan Dinas PSDA-ESDM menjadi Dinas Pekerjaan Umum,” katanya.

Dikhawatirkan, kata Johan, Dinas Pekerjaan Umum bakal kewalahan dengan semakin beratnya tugas yang diemban karena mengurusi sumber daya air, drainase, ditambah infrastruktur jalan.

“Memang penilaiannya (penataan OPD, red.) bukan pada berat tidaknya beban kerja, besar kecilnya anggaran, tetapi dari penilaian berbagai indikator yang sudah diatur,” katanya. (Red-HJ99/ant).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here