Semarang, Harianjateng.com – Kartu Tani nantinya tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat dimonitor oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kartu tersebut juga akan disinergikan dengan data kemiskinan, sehingga bantuan dari pemerintah dapat benar-benar diterima oleh para petani yang kurang mampu.
“Bayangkan kalau kartu ini ada data di belakangnya. Maka bisa kita kualifikasi ini petani mampu, ini petani tidak mampu, ini buruh tani. Yang buruh tani dapat bantuan apa, yang petani miskin di bawah dua hektare dapat apa, yang di atasnya apakah kita bantu, harusnya tidak,” kata Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin (3/10/2016).
Menurutnya, selama ini bantuan pemerintah berupa traktor, harvester, maupun transplanter kurang tepat sasaran karena ketersedian data kemiskinan petani belum ada. Karenanya, perlu dilakukan pendataan secara terus menerus agar data yang ada di sistem pemerintah selalu ter-update.
Pendataan petani, ditambahkan Ganjar, akan lebih mudah lagi jika melibatkan pemerintah desa yang lebih paham tentang kondisi masyarakat dan pertanian di desanya. Terlebih jika sistem informasi desa tersebut tersinergi dengan sistem informasi pemerintah kabupaten/ kota maupun provinsi. Sehingga petugas dari dinas terkait hanya tinggal melakukan verifikasi dari data yang ada pada sistem informasi tersebut.
“Sekarang kita akan mendata terus menerus. Sebetulnya dengan UU Desa ini yang tahu banyak sebenarnya kades,” ujarnya.
Ganjar berharap, melalui rapat koordinasi tersebut kerja sama antara pabrik pupuk, distributor, penyuluh, bank, pengambil kebijakan dari pemerintah, dan dinas terkait dapat ditingkatkan lagi agar para petani mendapatkan hak-hak mereka.
Dalam kesempatan yang sama gubernur juga mengapresiasi hasil panen padi yang melimpah di Jawa Tengah, meski rata-rata produksinya sedikit menurun menjadi enam ton per hektare. Ganjar meminta kepada penyuluh dan dinas terkait untuk meningkatkan rata-rata produksi menjadi tujuh ton per hektare.
“Kita tingkatkan sedikit targetnya, tidak usah tinggi-tinggi tujuh (ton per hektare) saja. Jadi yang punya riset 12-10 (ton per hektare) diturunin saja menjadi tujuh (ton per hektare). Dengan tujuh (ton per hektare) itu lompatan kita sudah luar biasa,” tuturnya.
Mengenai progress kartu tani, dijelaskan, saat ini pendataan yang dilaksanakan di 21 kabupaten/ kota sudah terselesaikan dengan jumlah petani sebanyak 1.539.000 orang dan 26.164 kelompok tani. Dari jumlah tersebut data petani yang sudah ter-upload ke dalam sistem per 25 September 2016 sebanyak 1.361.334 orang dan 22.289 kelompok tani. Sedangkan untuk kartu tani yang sudah tercetak sebanyak kurang lebih 1,2 juta kartu dan akan dibagikan kepada seluruh petani mulai Oktober 2016. (Red-HJ99/hms).
