Semarang, Harianjateng.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan kewenangan memecat pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Saya minta izin ke Menpan mendapatkan ‘golok’ (kewenangan) untuk bisa mecat PNS dengan mudah, yang kayak gitu sebaiknya langsung dipecat saja karena masih banyak yang mau jadi PNS yang baik,” katanya di Semarang, Rabu (19/10/201).
Hal tersebut disampaikan Ganjar usai Rapat Koordinasi Unsur Penegak Hukum di wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari kejaksaan, TNI, Polri, dan Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Menurut Ganjar, pemecatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kedisiplinan yang memiliki efek jera agar para PNS tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan, PNS-PNS yang terbukti terlibat pungutan liar, tindak pidana korupsi, gratifikasi, atau pelanggaran berat lainnya, dipastikan akan langsung menerima sanksi berupa pemecatan tidak terhormat. “Hal itu sekaligus pembelajaran bagi PNS lain agar mengubah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ganjar berharap penindakan tegas tersebut tidak hanya di lingkungan Pemprov Jateng saja, melainkan juga di seluruh pemerintah kabupaten/kota, Badan Pertanahan Nasional, keimigrasian, serta institusi kepolisian yang melayani kepentingan publik. “Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima semakin menguat,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (Red-HJ99/ant).
