Semarang, Harianjateng.com – Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah Jawa Tengah mengakui bahwa ongkos politik dalam Pilkada selama mahal, termasuk dalam Pilgub Jateng 2018 yang tak lama lagi akan digelar. Hal itu dijelaskan Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag Ketua PW Aisyiyah Jateng, Senin (24/10/2016) malam saat ditemui Harianjateng.com.
“Kalau nyalon kan harus jelas ikut partai apa, kontribusinya apa, punya uang berapa. Jadi memang biaya politik mahal dan susah kalau tidak berduit,” beber dosen UIN Walisongo Semarang tersebut.
Pengalaman saya, kata dia, ada teman yang mau nyalon, dia terbukti intelektual, pintar, tapi karena nggak punya uang ya akhirnya tidak dicalonkan.
Ia menjelaskan, banyak peluang semua kalangan untuk maju dalam Pilkada di Jateng akan digelar pada 2017 mendatang dan juga Pilgub Jateng 2018 nanti. Di Jateng sendiri, ada enam daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2017, yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara.
“Kalau nyalon lewat partai, memang harus punya modal banyak juga. Jadi kalkulasi-kalkulasi politik dan untung rugi dalam politik itu kok sangat tajam sekali,” tandas perempuan tersebut.
Jadi tidak mungkin partai itu seratus persen free, lanjut dia, partai itu murni, ikhlas mencalonkan sosok potensial dan kompeten gitu kok nggak ada. “Kalau ada orang apik (baik) banget, lalu dicalonkan oleh salah satu partai politik itu kayaknya nggak ada,” tegas dia.
Ia berharap, paradigma bisnis dalam politik bisa berubah agar semua orang yang kompeten bisa berpotensi ikut dalam panggung politik.
“Jadi kalau paradigma partai itu berubah, ada orang begitu baik, kompeten, jujur, punya visi baik dan berorientasi pada perubahan bangsa, seharusnya bisa kalau kondisinya seperti itu. Tapi apa ada yang benar-benar partai ikhlas mengusung calon seperti itu,” ujar dia.
Kalau mendengar seperti itu, lanjutnya, kayakanya kok asing sekali. “Kayakanya kok aneh kalau mendengar seperti itu ya,” ungkap Sekretaris MUI Jawa Tengah tersebut.
Padahal, kata dia, seharusnya sistem politik berjalan seperti itu yang mengutamakan orang yang kompeten, baik dan jujur, bukan hanya memiliki modal. (Red-HJ99/Foto: Habibi).
