Semarang, Harianjateng.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman meminta agar kebijakan pemerintah terkait dengan pemberantasan pungutan liar, disikapi dengan bijak oleh semua pihak.
“Munculnya potensi salah satu penyebabnya karena kesejahteraan yang kurang, oleh karena itu jangan main tangkap pungli, tapi tidak memikirkan kesejahteraan pegawai,” katanya di Semarang, Rabu (2/11/2016).
Menurut dia, keseriusan pemerintah memberantas berbagai praktik pungli harus ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota di semua provinsi.
Ia mengemukakan tidak semua praktik pungli yang ada di jajaran birokrasi dilakukan oleh aparatur sipil negara karena di lingkungan pemerintahan terdapat tenaga kontrak dan honorer.
Pungli yang terjadi di kalangan birokrat, kata dia, pemerintah/kota harus memahami tingkat kesejahteraan ASN sebagai pemicu munculnya tindakan pungli.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai, hal tersebut harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan langkah pemecatan terhadap oknum ASN yang terbukti melakukan pungli.
“Menyangkut kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau departemen atau dinas, bila pungli itu potensinya adalah dari pegawai sipil, tentu yang utama dipikirkan kesejahteraan pegawai,” ujarnya.
Ia berpendapat pungli atau praktik calo yang dilakukan oknum tertentu tidak bisa serta merta ditangkapi karena perlu dilakukan pembinaan.
“Perlu dilakukan arahan untuk pekerjaan mereka, pemerintah belum 100 persen bisa menyediakan lapangan pekerjaaan. Ini perlu dicatat,” beber dia. (Red-HJ99/ant).
