Semarang, Harianjateng.com – Ganjar Pranowo SH MIP Gubernur Jawa Tengah optimis bahwa APBD perubahan Jateng 2016 benar-benar pro rakyat. Ia menegaskan apresiasi kepada DPRD Jateng yang telah mencermati dan membahas Perubahan APBD Jateng tahun anggaran 2016. Sehingga, Perda tentang APBD-P 2016 dapat ditetapkan dan akan menjadi politik anggaran yang benar-benar pro rakyat. Hal itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo, saat Sidang Paripurna yang digelar di Gedung Berlian, Kamis (3/11/2016).
Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa sebelumnya Raperda APBD-P 2016 telah dievaluasi oleh Kemendagri dengan sejumlah catatan meliputi 2 catatan Kebijakan Umum Anggaran, 13 catatan terhadap Pendapatan Daerah, 43 catatan terhadap Belanja Daerah dan 3 catatan pembiayaan.
Poin-poin catatan tersebut diantaranya Belanja Daerah untuk ditingkatkan alokasi belanja modal, pemenuhan alokasi bansos, hibah dan bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota setelah urusan wajib dipenuhi. “Sedangkan alokasi dana cadangan pilgub serta peneyertaan modal harus didasarkan pada Perda,” jelasnya.
Secara ringkas, APBD-P 2016 meliputi Pendapatan Daerah yang semula (APBD Murni 2016) Rp 22,026 triliun berubah menjadi Rp 20,988 triliun (berkurang Rp 1,037 triliun). Kemudian, Belanja Daerah yang semula Rp 22,426 triliun berubah menjadi Rp 21,155 triliun atau berkurang Rp 1,270 triliun sehingga keseluruhan APBD-P 2016 itu defisit Rp 166,83 triliun.
Adapun pembiayaan terdiri dari penerimaan yang semula Rp 600 miliar berkurang Rp 183,16 miliar menjadi Rp 416,83 milyar. Untuk pengeluaran pembiayaan, yang semula Rp 200 miliar bertambah Rp 50 miliar sehingga menjadi Rp 250 miliar, total pembiayaan netto Rp 166,83 miliar. (Red-HJ99/Hms).
