Magelang, Harianjateng.com – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP akan melakukan reformasi di tubuh lembaga pendidikan yang ada di bawah kewenangannya, yakni SLB dan SMA/SMK. Reformasi tersebut untuk membersihkan lembaga pendidikan dari pungutan liar (pungli) dan sekaligus mendorong perbaikan mutunya.
Nilai-nilai transparansi, good governance dan clean goverment akan diterapkan di seluruh sekolah agar penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah dapat berkualitas, kompetitif, berkeadilan dan berkarakter. Oleh karenanya, Ganjar meminta seluruh kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencanangkan haram hukumnya korupsi, pungli, dan gratifikasi.
“Mari mulai sore ini kita canangkan haram hukumnya korupsi, gratifikasi, pungli ada di sekolah. Setuju?,” ajaknya saat memberikan pengarahan kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah se-Jawa Tengah di Balairung Pancasila SMA Taruna Nusantara Kabupaten Magelang, Selasa (8/11/2016).
Menurut Ganjar, pendidikan harus segera direformasi. Salah satu alasannya karena saat ini Indonesia masih kalah kompetitif dengan negara lain. Bahkan, dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Reformasi pendidikan itu di antaranya dengan membuat kurikulum yang lebih baik, yang dapat mengangkat potensi siswa untuk bersaing di dunia internasional.
Contoh kurikulum yang diharapkan mantan anggota DPR RI ini adalah menerapkan outing school, yakni kegiatan belajar-mengajar di luar sekolah. Selain itu, mewajibkan siswa menguasai minimal satu bahasa asing.
“Saya ingin anak-anak kita unggul. Saya ingin anak-anak kita yang lulus SMA/SMK dari Jawa Tengah semua bisa berbahasa asing satu saja. Minimum bahasa Inggris karena harapan kita nanti begitu dia lulus bisa fluent in English,” ujarnya.
Budi pekerti juga menjadi salah satu yang diinginkan Ganjar untuk diterapkan di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran (mapel) khusus ataupun masukannya di seluruh mapel yang ada. Sebab, budi pekertilah akan membangun karakter setiap siswa.
“Budi pekerti menurut saya penting karena ini yang akan membentuk karakter individu, yang nanti kalau dia berkelompok, akan membentuk karakter bangsa,” tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Nurhadi Amiyanto mengatakan, kegiatan pengarahan dengan tema ‘Ayo Kita Sapu Bersih Pungli Pendidikan’ ini digelar untuk menyikapi temuan Ombudsman RI yang menyatakan lembaga pendidikan menjadi peringkat kedua tempat terjadinya pungli. Di samping itu, untuk membangun dan mengembangkan pendidikan menengah dalam rangka mendukung program-program prioritas, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sebagai tindak lanjut atas komitmen rencana aksi, koordinasi, dan supervisi pencegahan korupsi yang telah ditandatangani Gubernur Jawa Tengah dengan pimpinan KPK.
“Jadi “juara dua” tapi membuat kita sangat sedih,” pungkasnya. (Red-HJ99/Hms).
