Semarang, Harianjateng.com – Pada masa kampanye pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang tengah berlangsung saat ini, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengingatkan agar kampanye dilakukan dengan santun. Para tim sukses diminta berhati-hati memilih kata-kata, sehingga tidak menciderai siapa pun.
“Hati-hati kepada seluruh tim sukses untuk memperhatikan tata krama kita saat berkampanye. Hilangkan kata-kata kotor. Kedepankan program, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk kerukunan bangsa,” kata Ganjar dalam acara Rapat Koordinasi dengan Pakar Politik dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2017 di Hotel Grand Candi Semarang, Selasa (8/11/2016).
Berkampanye santun, imbuhnya, juga mesti dilakukan di dunia virtual, terutama sosial media. Ketika akan mengklik posting-an, Ganjar memperingatkan, perlu sikap kehati-hatian. Sebab, klik tersebut bisa mengakibatkan banyak hal dan membalik keadaan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh komponen, baik partai pendukung, kelompok masyarakat pendukung, maupun masyarakat umum diharapkan mau saling mengingatkan.
“Partai pendukung, para masyarakat pendukung atau masyarakat, bisa sama-sama saling mengingatkan. Karena teori untuk memeringatkan di sosial media ini, belum ter-cover oleh banyak regulasi. Sehingga orang menulis apa adanya. Maka hati-hati mengklik. Karena clicking yang dilakukan, sekali klik, bisa mengakibatkan banyak hal terjadi. Dan, kita sudah banyak belajar pada soal-soal itu,” urainya.
Ditambahkan, kampanye terbuka, menurut Ganjar tidak efektif menjaring pemilih. Sebab biasanya kampanye terbuka justru banyak dihadiri anak-anak dan yang hadir pun belum tentu memilih. Dia mengarahkan agar lebih banyak diselenggarakan debat yang berbasis program, dengan fasilitasi KPU setempat.
“Saya pernah usul ketika UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pilkada itu dibuat. Sudahlah, kurangi semua kampanye terbuka. Kalau perlu sekali saja dalam satu periode kampanye. Selebihnya debat. Debatnya dimana? KPU saja dikasih duit banyak-banyak untuk menyelenggarakan debat,” papar mantan anggota DPR RI tersebut.
Tema debat, lanjutnya, bisa dipilih berdasarkan listing masalah terbesar yang dihadapi di daerah masing-masing kandidat. Dengan begitu, calon kepala daerah akan berbicara program dan solusinya. Masyarakat yang memilih pun menjadi yakin karena kandidat yang akan dipilih sudah teruji.
“Banjarnegara umpamanya. Kita selesaikan problem wisata di sana (Dieng), atau kandidat diajak berdebat soal pengurangan risiko bencana karena longsornya paling banyak. Maka kandidat bisa diuji. Kalau KPU bisa kreatif, mendorong isu itu, bisa djadikan topik untuk menyelesaikan,” jelas mantan anggota DPRI RI tersebut.
Dukungan media,katanya, juga tidak kalah penting. Media diminta tidak menyuguhkan berita yang superdramatis ataupun negatif, yang mendistorsi demokrasi.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Jateng Abhan Misbah menambahkan, sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 di Kabupaten Banjarnegara, Batang, Brebes, Cilacap, Jepara, Pati dan Kota Salatiga nanti, adalah tanggungjawab seluruh komponen masyarakat. Karenanya, dia berharap masyarakat diminta ikut berpartisipasi dalam menciptakan pilkada yang demokratis.
“Pilkada ini milik masyarakat. Bukan penyelenggara. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi. Masyarakat punya peran besar sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam memilih kepala daerah yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan daerah,” katanya.
Sebagai informasi, dalam rakor ini juga diselenggarakan Deklarasi Pemilu Damai yang ditandatangani oleh para calon kepala daerah, yang disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah, KPU Jateng, Kapolda dan Pangdam IV/ Diponegoro atau yang mewakili. (Red-HJ99/Hms).
