Etika Politik Samin Surosentiko

0
Indra Bagus Kurniawan

Oleh : Indra Bagus Kurniawan

Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Undip

 

 

Pendahuluan

Negara Indonesia telah meraih kemerdekaan sejak tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan itu berhasil diraih setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang sampai titik darah penghabisan. Jerih payah para pejuang dan jatuhnya tetes darah perjuangan membuat kita dapat menikmati kemerdekaan saat ini tanpa harus ikut angkat senjata melawan penjajah. Namun, apakah saat ini rakyat Indonesia sudah merasakan kemerdekaan?

 

 

 

Memang Indonesia sudah sudah dikatakan merdeka, namun jika kita lihat secara teliti hal itu belum terjadi dalam demokrasi politik. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintah, sehingga demokrasi artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.  Sedangkan Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

 

 

Masih banyak penyimpangan yang dilakukan para pelaku politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila demi menyejahterakan rakyat. Cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat seakan sirna ditelan kepentingan pribadi para politikus, sehingga banyak yang menghalalkan segala cara untuk mengejar kesejahteraan pribadi. Politik seakan penuh dengan perbuatan-perbuatan kotor guna memperoleh kedudukan. Memang banyak politikus yang menyebutkan pentingnya nilai moral guna menjadi acuan dalam menjalani proses perpolitikan, tetapi yang disayangkan hal itu hanya menjadi bagian dari modus politik.

 

 

Sistem perpolitikan di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum menjunjung tinggi etika politik Pancasila. Etika politik adalah nilai-nilai azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan/atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama. Salah satu etika yang berlaku adalah sistem politik yang demokratis. Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

 

 

Tanpa adanya etika, politik itu seperti ‘royokan’ karena sebuah kekuasaan atau jabatan menjadi rebutan begitu banyak orang yang belum tentu berkompeten pula. Seharusnya politik bersaing dengan sistem yang baik, bukan meninggalkan nilai-nilai suci etika politik Pancasila yang ada di dalamnya. Yang terjadi saat ini kebanyakan Politikus bukan berjuang demi rakyat tetapi memperhitungkan untung rugi ketika mereka akan berjuang demi memperoleh kedudukan.

 

 

 

Fenomena pelanggaran etika politik sangat marak terjadi. Contohnya adalah fasilitas tiket tol gratis yang rencananya akan diberikan PT. Jasa Marga ke para anggota DPR dianggap tidak etis oleh banyak kalangan. ICW bahkan menilai, pemberian tiket tol gratis untuk anggota DPR RI termasuk pelanggaran etika. Selain itu, Mahfud MD pernah mengatakan bahwa maraknya pelanggaran etika  sangat terlihat dari produk hukum yang dibuat berdasarkan transaksi politik di samping transaksi uang. Sejumlah pasal Undang-undang yang dihasilkan badan legislasi DPR tidak lepas dari kesepakatan politik yang dicapai di luar Gedung DPR.

 

 

 

Pancasila merupakan sumber dari segala norma baik norma hukum, norma sosial, maupun norma dalam berpolitik. Pancasila mengandung pola pikir yang kritis, mendasar, sistematis, dan tegas. Pancasila mengandung nilai-nilai yang amat luhur yang patut untuk kita implementasikan. Sebagai satuan nilai, Pancasila merupakan dasar-dasar yang bersifat penting bagi manusia dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, begitu juga berpolitik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah diimplementasikan.

 

 

Ideologi politik harus dikembalikan ke nilai Pancasila. Tidak kalah penting, elemen demokrasi yaitu partai politik harus membenahi ideologi mereka dengan mengacu pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber, karena saat ini banyak politikus lupa dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sendiri merupakan satuan dasar negara yang dirumuskan dari berbagai dasar ajaran dari berbagai daerah Indonesia, mengingat bahwa Indonesia sangat kaya akan suku dan budaya yang bersatu mewujudkan Bhineka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

 

 

Kabupaten Blora memiliki potensi yang luhur, yaitu keluhuran ajaran Samin yang memiliki nilai-nilai amat mulia, sehingga patut diterapkan dalam kancah perpolitikan guna meluruskan norma para politikus agar tidak menyimpang dari tugas dan kewajiban. Solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan menjalankan etika politik dalam ajaran Samin. Ajaran Samin mulai dikembangkan pada masa penjajahan Belanda di daerah Klopoduwur, Blora. Banyak penduduk di desa sekitar yang tertarik dengan ajarannya, sehingga dalam waktu singkat sudah banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya.[1] Apabila kita amati, terdapat persamaan nilai ajaran dan pesan serta keluhuran antara Pancasila dan ajaran Samin yang patut diterapkan dalam kancah perpolitikan.

 

 

Nilai-Nilai Pancasila Dalam Etika Politik

Pancasila merupakan dasar bangsa dan negara yang terdiri dari lima sila. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat.[2] Pancasila berisi ajaran luhur yang saling berkesinambungan pada tiap silanya. Sehingga, nilai-nilai luhur tersebut seharusnya juga dapat diimplementasikan dalam proses perpolitikan, demi terciptanya ketertiban proses perpolitikan. Nilai-nilai luhur dalam lima sila yang dapat diimplementasikan dalam proses jalannya perpolitikan adalah sebagai berikut:

 

 

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perpolitikan memiliki arti semua pelakunya tanpa terkecuali tidak boleh memiliki sikap dan perbuatan yang melawan agama. Setiap agama memiliki ajaran luhur yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam proses perpolitikan, karena agama tidak pernah mengajarkan perbuatan yang buruk yang dapat merugikan. Apabila tiap pelaku politik memiliki sikap religius, niscaya proses perpolitikan akan berjalan dengan lancar tanpa masalah yang menghadang.

 

 

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam perpolitikan memiliki arti bahwa para pelaku politik menyadari akan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Selan itu, para pelaku politik juga harus memiliki sikap beradab yang artinya memiliki sifat berbudi luhur, sopan, dan bersusila. Apabila para pelaku perpolitikan telah memiliki sikap ini, mereka tidak akan bertindak menyimpang karena menyadari bahwa dalam bertindak, mereka memiliki haluan dan batasan yang tidak boleh dilanggar.

 

Persatuan Indonesia

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam perpolitikan memiliki arti bahwa dalam menjalankan proses perpolitikan yang amat panas dan kental akan kompetisi, mereka harus tetap utuh dan tidak terpecah-pecah. Mereka tidak boleh egois dengan hanya mementingkan dirinya atau kelompok poitiknya contohnya seperti partai. Karena, semakin terpecah bangsa ini akan semakin ringkih. Sebaliknya jika persatuan diutamakan, maka akan membuat bangsa ini lebih kuat.

 

 

Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam perpolitikan memiliki arti bahwa kekuasaan demokrasi tertinggi benar-benar berada di tangan rakyat. Dalam jalannya proses demokrasi tidak boleh ada intimidasi ataupun praktik-praktik curang yang dilakukan oleh para politikus sehingga dapat merenggut kebebasan memilih, contohnya adalah praktik money politic. Selain itu, peran lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya menampung aspirasi rakyat juga harus benar-benar bekerja demi kesejahteraan rakyat, bukan menyejahterakan dirinya sendiri.

 

 

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam perpolitikan memiliki arti bahwa semua rakyat berhak untuk ikut terjun dalam dunia politik apabila dia memang berkompeten. Politik yang ada seharusnya bukanlah politik dinasti misalnya saja dalam sebuah partai yang wajah-wajah pengurusnya terdiri dari keluarga pemilik partai itu sendiri. Begitu juga dalam proses hukumnya, politikus yang memang melanggar harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku tanpa melihat jabatan, harta, kedudukan, atau apapun yang melekat pada diri pelaku.

 

 

 

Nilai-Nilai Ajaran Samin Dalam Etika Politik

Masyarakat Samin merupakan masyarakat asli Kabupaten Blora yang pusatnya berada di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Masyarakat Samin memiliki pokok-pokok ajaran yang sangat luhur yang dapat diimplementasikan, sehingga nantinya politik Indonesia semakin beretika dan jauh dari penyimpangan. Ajaran-ajaran Samin tersebut antara lain:

 

Seduluran

Seduluran memiliki arti bahwa sebagai sesama makhluk hidup harus saling bersaudara. Politik yang berjalan di Indonesia ini apabila kita amati, sangat kental bumbu persaingannya. Banyak sesama lawan politik yang saling menghujat, mengejek, atau menjatuhkan lawan yang membuat masyarakat awam melihat para politikus bagaikan ayam yang sedang diadu. Politikus seharusnya memiliki sikap dewasa dalam menyikapi panasnya api perpolitikan, tentu saja para politikus tidak boleh menganggap lawan politik sebagai musuh, tetapi sebagai saudara. Apabila dalam proses perpolitikan para politikusnya menjunjung tinggi nilai persaudaraan, ketegangan dalam panasnya kompetisi politik akan dapat direda, dan persaingan politik tidak lagi nampak begitu panas.

 

 

 

Ora Seneng Kemungsuran

Ora seneng kemungsuran berarti sesama manusia dilarang bermusuhan. Memang dalam persaingan di kancah perpolitikan sangat sulit untuk menghindari satu fenomena, yaitu permusuhan. Para politikus saling membela kelompoknya dan mengibarkan bendera partai sendiri-sendiri. Oleh karena itu, persaingan dan permusuhan terbuka sangat jelas terlihat. Politikus diharapkan untuk tidak memiliki sifat yang suka bermusuhan dan diharapkan lebih mengutamakan kinerja dan upaya yang nantinya mereka kerjakan untuk menyejahterakan rakyat dan menjawab harapan banyak rakyat.

 

 

Ora Seneng Rewang

Ora seneng rewang memiliki arti tidak memihak salah satu, sehingga harus bersifat netral. Para politikus pastinya banyak yang membela mati-matian kelompok mereka atau partai mereka. Kekurangan yang dimiliki akan ditutupi, sedangkan kelebihan yang dimiliki akan dijunjung-junjung. Harusnya politikus bersikap memihak yang memang benar dan berbobot. Yang harusnya selalu dibela harusnya pihak yang benar sesuai kenyataan dan menurut mayoritas masyarakat. Buakn yang benar menurut dirinya sendiri. Karena apabila sesuatu yang salah terus dibela, sama saja memendam kemajuan dan menumbuhkan kehancuran.

 

 

Ojo Ngrenah Liyan

Ojo ngrenah liyan memiliki arti sesama manusia dilarang memfitnah. Dalam proses politik biasanya sesama politikus membicarakan sisi buruk lawan. Padahal tidak jarang bahwa yang mereka omongkan itu tidak sesuai kenyataan. Peristiwa seperti itu menciderai proses politik yang seharusnya berjalan dengan bersih.

 

 

Eling Sing Kuwoso

Eling sing kuwoso memiliki arti manusia harus ingat dengan yang Maha Kuasa karena di dunia ini semua milik Tuhan. Seorang politikus harus memiliki iman yang kuat akan membentengi dirinya dari  kejahatan-kejahatan yang sering dilakukan bagi mereka yang telah menjadi pejabat, contohnya dengan melakukan korupsi. Iman merupakan benteng kuat yang sangat dalam pondasinya, sehingga nantinya juga akan membentengi diri dan nafsu dari tindak menyimpang.

 

 

Tresno Pepadhane Urip

Maksud tresno pepadhane urip adalah harus mencintai sesama makhluk hidup. Jika para politikus memiliki sikap mencintai sesama, mereka dapat bersinergi untuk saling bekerja sama guna tentunya tidak bekerja sama dalam hal negatif melainkan bekerja sama untuk mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat. Jika seorang politikus yang telah menjadi pejabat telah memiliki sikap yang seperti ini, dia akan berpikir dahulu jika akan melakukan tindakan menyimpang contohnya korupsi.

 

 

 

Ora Nerak Wewalerane Negoro

Ora nerak wewalerane negoro adalah tidak melanggar peraturan yang telah dibuat oleh negara atau disebut undang-undang. Jika seorang politikus telah memiliki prinsip hidup untuk tidak melanggar peraturan atau undang-undang yang telah dibuat, maka politikus tidak akan melanggar undang-undang tersebut. Dengan memiliki sikap ini, pejabat terpilih tersebut akan bekerja sesuai dengan apa yang harus dikerjakan dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat melawan undang-undang seperti korupsi, suap, maupun tindakan lainnya.

 

 

Ora Nerak Sing Dudu Sak Mesthine

Ora nerak sing dudu sak mesthine adalah tidak menyalahi takdir. Yang dimaksud tidak menyalahi takdir adalah jika seseorang tersebut telah diberikan sesuatu, maka seseorang tersebut tidak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak para pejabat politikus yang tersandung masalah korupsi. Jika pejabat memiliki sikap ini, tentunya pejabat itu tidak akan mengambil uang rakyat yang bukan haknya bahkan akan ikut membantu kesejahteraan rakyat.

 

 

 

Ora Cidro Ing Janji

Ora cidro ing janji adalah tidak ingkar janji. Sudah tidak asing lagi jika para politikus dalam proses demokrasi seperti Pemilu legislatif maupun eksekutif mengikrarkan beberapa janji yang umumnya untuk menyejahterakan rakyat. Tetapi entah akan terlaksana atau tidak janji itu ketika mereka telah menjadi bagian dari pemerintah. Harusnya melaksanakan janji yang telah mereka ucapkan agar tidak mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat.

 

 

Ora Sepoto Nyepatani

Ora sepoto nyepatani adalah tidak bermain sumpah. Artinya jika seseorang telah mengucapkan sumpah berarti yang diucapkan harus berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu juga politikus seharusnya apabila bersumpah bahwa dirinya bersih dan benar-benar menaati peraturan, mereka harus melakukan seperti yang diucapkan. Bukan menjadi seorang politikus yang kotor, dan sangat rentan dengan pelanggaran peraturan.

 

Antara Pancasila dan ajaran-ajaran Samin sama-sama memiliki nilai luhur yang dapat digunakan untuk membangun etika yang baik sesuai dengan sila yang terkandung dalam Pancasila dan ajaran Samin. Dalam konsep etika politik ajaran Samin ini, tidak bermaksud untuk mengubah etika politik Pancasila, tetapi Pancasila bertindak sebagai poros sedangkan ajaran Samin sebagai model atau praktiknya, sehingga nilai-nilai baik yang ada dalam Pancasila kembali dapat diuraikan dalam ajaran-ajaran Samin. Nilai-nilai luhur Pancasila dan ajaran Samin mutlak harus dimiliki oleh setiap politikus maupun para penguasa agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan, seperti tindak korupsi, penyuapan, , sampai pembunuhan di kalangan elit politik

 

 

Penutup

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka ternyata belum menciptakan arti penting kemerdekaan bagi rakyat Indonesia khususnya dalam dunia politik bangsa ini. Banyak para politikus yang belum menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang harusnya merupakan sumber etika Politik bangsa Indonesia. Banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan para elit politik. Banyak yang bekerja bukan untuk menyejahterakan rakyat tetapi menyejahterakan dirinya sendiri. Sikap yang seperti ini harus segera dihentikan karena tidak akan menciptakan pejabat pemerintahan yang dapat menyejahterakan sesuai dengan keinginan rakyat.

 

 

Nilai-nilai luhur Pancasila yang amat luhur apabila kita implementasikan dalam perpolitikan akan menjadi makin sangat luhur apabila kita menjalankan etika politik ajaran Samin. Apabila nilai-nilai luhur etika politik dalam ajaran Samin dapat diimplementasikan dalam proses perpolitikan di Indonesia, tentunya dapat menciptakan politik yang bersih dan terkendali sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia sehingga nantinya dapat menyejahterakan rakyat dengan harapan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, mari revitalisasi politik Indonesia dengan mengampanyekan etika politik ajaran Samin.

 

 

 

Daftar Pustaka

Abdulkarim, Aim. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis.  Bandung: PT Grafindo Media Pratama.

Budiardjo, Miriam. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. cetakan ke-14. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mahfud MD,  Moh, dkk. 2012.  Prosiding Kongres Pancasila IV: Srategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.

Nova. Firsan. 2009. Crisis Public Relations . Bandung: Grasindo

 

Referensi Virtual

“Geger Samin” dalam http://www.blorakab.go.id/index.php/ct-menu-item-20/ct-menu-item-22 diakses pada tanggal 24 April 2015. pukul 09.47 WIB.

“Pelanggaran Etika Hukum dan Politik Berdampak Luas pada Praktek Kolusi”. Dalam http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=45081 diakses pada tanggal 25 April 2015. pukul 23.47 WIB

“Politik Menurut Para Ahli”. Dalam http://andiedemoffy. wordpress.com /2012/06/10/politik-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 25 April 2015. pukul 21.34 WIB

Rahmawati. Nia. 2013. “Pengertian Etika Politik di Indonesia”. Dalam  http:// obrolanpolitik.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-politik diindonesia_2.html diakses pada tanggal 25 April 2015. pukul 22.47 WIB.

“Geger Samin” dalam http://www.blorakab.go.id/index.php/ct-menu-item-20/ct-menu-item-22 diakses pada tanggal 24 April 2015. pukul 09.47 WIB.

[2] Moh. Mahfud MD dkk. 2012.  Prosiding Kongres Pancasila IV: Srategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM. hal.176.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here