Polemik Tol Batang-Kendal Belum Tuntas

0
Suasana pembebasan lahan proyek nasional pembangunan jalan tol Batang-Semarang yang ada di Kabupaten Kendal pada Rabu (14/12/2016) di gedung Wisma Perdamaian Semarang.

Semarang, Harianjateng.com- Ratusan warga masyarakat Kabupaten Kendal melakukan audensi dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah terkait permasalahan pembebasan lahan proyek nasional pembangunan jalan tol Batang-Semarang yang ada di Kabupaten Kendal pada Rabu (14/12/2016) di gedung Wisma Perdamaian Semarang.

 

Acara tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Gubenur Jateng, Ir Sunaryo MURP PhD, Bambang Sudiatmo dari PU PR, Kabiro Tapem, Pak Supriyadi, Beni Karnadi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, Tendi Hardianto Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengadaan tanah jalan tol Batang – Semarang III, hadir juga dari akademisi dekan fakultas hukum Universitas Al Azhar Indonesia Dr. Agus Surono serta dari Jaringan Masyarakat Kendal (JAMAK).

 

Dalam audensi tersebut, salah satu warga masyarakat Mat Munawar dari Desa Cepokomulyo kabupaten Kendal menyampaikan keluh kesahnya tentang permasalahan yang ada terkait pembebasan lahan warga kepada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

 

“Pihak tim SATKER dalam menyampaikan sosialisi kurang optimal karena baru satu kali sosialisasi menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol di Kendal jadi akan dibangun, dan mengundang kami kembali untuk musyawarah. Tetapi setelah sampai di balai desa kami langsung diberikan amplop tertutup yang isinya nominal harga. Kalau tidak setuju dengan harga yang sudah ditentukan oleh tim aprraisal mereka mempersilahkan untuk menggugat di pengadilan. Padahal kami menginginkan pendataan dan pengukuran kembali karena masih banyak data dan ukuran – ukuran yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Tetapi tiba – tiba sudah memberikan amplop tertutup yang didalamnya berisi rincian harga lahan bidang tanah warga,” keluhnya kepada pemerintah Provinsi.

 

Parjo yang juga salah satu warga Desa Sumbersari juga menyampaikan, terkait dengan pendataan inventarisasi yang sudah dilakukan oleh pihak tim SATKER. “Tidak dimasukan dalam data nominatif. Kerja SATKER seakan tidak serius dan terkesan main – main dan masih banyak lagi permasalahan yang ada,” keluh dia.

 

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah jalan tol Batang – Semarang Tendi menyampaikan kalau memang ada komplain dari warga terkait data – data yang belum dimasukan, bisa segera disampaikan ke pemerintahan desa dengan batas waktu yang sudah ditentukan karena desa juga termasuk tim SATKER. Agar tim SATKER segera melaporkan komplain warga ke aprrasial untuk segera ditindak lanjuti. Saat ini pembebasan lahan jalan tol yang ada di Kabupaten Kendal seluas 277 ha yang sudah selesai baru 91 ha atau baru 32% dan anggaran yang ditafsirkan sementara ini yaitu sekitar 1,4 Triliun.

 

Dari pihak DPRD Provinsi Jawa Tengah Beni Karnadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh warga tentang adanya permasalahan permasalahan yang ada. “Tadi apa yang sudah disampaikan oleh warga ternyata banyak sekali permasalahan – permasalahan yang ada di tingkat bawah. Dan saya melihat indikasi penyelewengan atau penyimpangan ada di aprraisal yang bermain – main. Kami dari DRPD Provinsi akan terus mengawasi dan membantu Gubernur untuk pemerintahan yang bersih dari pungli,” tuturnya.

 

Sementara itu dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, Staf Khusus Gubenur Jateng, Ir Sunaryo mengatakan, bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang produktif, setidaknya janji untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan pihaknya akan segera membawa dan menyampaikannya ke Gubernur Jawa Tengah.  (Red-HJ99/Heri).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here