Bawaslu dan Pembubaran Partai Politik

1

Oleh : Allan Fatchan Gani Wardhana, SH., MH

Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

 

Dalam Rapat Pansus RUU Penyelenggara Pemilu di DPR beberapa waktu yang lalu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengusulkan perlunya penguatan kewenangan Bawaslu. Menurutnya, Bawaslu diharapkan dapat mempunyai legal standing sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Sontak hal ini meramaikan ketatanegaraan kita.

 

Realitas saat ini, legal standing terhadap perkara pembubaran partai politik hanya melalui satu jalur yaitu pemerintah. Hal ini diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK tersebut ditegaskan bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah. Konstruksi pasal tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai legal standing dalam usul perkara pembubaran partai politik. Sementara keputusan akhir apakah parpol dapat dibubarkan atau tidak itu merupakan kewenangan MK sesuai Pasal 24C UUD 1945.

 

Pemberian hak eksklusif hanya kepada pemerintah untuk menjadi pemohon dalam pembubaran parpol dapat  menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, pemerintah (Presiden) adalah orang parpol atau setidak-tidaknya orang yang ketika proses pencalonan menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden melalui parpol, sehingga menjadi hal yang sangat mustahil bagi Presiden untuk membubarkan parpolnya sendiri sekalipun secara nyata parpol tersebut melakukan pelaggaran-pelanggaran yang berakibat dapat dibubarkan. Kedua, dalam menyusun kabinet, Presiden dan Wakil Presiden selalu berkoalisi dengan beberapa parpol yang memiliki kursi di parlemen. Akibatnya sangat sulit bagi Presiden untuk mengajukan pembubaran terhadap parpol yang menjadi mitra koalisinya. Ketiga, pemerintah berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengusulkan pembubaran parpol lawan.

 

Berpijak pada hal di atas, lantas muncul gagasan perlunya rekonstruksi terhadap konsep pemohon pembubaran partai politik. Sudah saatnya pemohon perkara pembubaran partai tak hanya dimonopoli pemerintah. Berbagai elemen bangsa yang lain perlu mendapat hak yang sama. Bagaimanapun, partai politik adalah faktor kunci keberhasilan demokrasi. Maka, menjaga partai politik dari perilaku korup merupakan tugas bersama segenap elemen bangsa.

 

Minimal ada alternatif lain selain pemerintah untuk juga diberikan legal standing dalam hal ini memberikan kewenangan kepada Bawaslu sebagai salah satu pemohon pembubaran partai politik di MK. Dasar argumentasi mengapa harus Bawaslu, karena dari segi kewenangan, Bawaslu oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu di mana salah satu peserta pemilu itu sendiri adalah partai politik.

 

 

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dirumuskan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

 

 

Urgensi Bawaslu

Gagasan perlunya Bawaslu diberikan legal standing mempunyai banyak pijakan. Pertama, bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang salah satunya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Terlebih sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu tentu memiliki banyak data dari hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk menentukan apakah partai tertentu telah melakukan pelanggaran yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang dapat menyebabkan dirinya dibubarkan.

 

Kedua, Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu yang sifatnya independen yang terlepas dari kepentingan politik apapun sehingga kinerjanya – terutama dalam hal mengajukan permohonan pembubaran parpol ke MK – bisa dijamin akan lebih objektif dan terukur. Sehingga dapat dijamin bersikap netral dan objektif jika dibandingkan dengan Pemerintah yang eksistensinya sebenarnya adalah bagian dari partai politik.

 

Ketiga, jika ide pemberian kewenangan kepada Bawaslu untuk menjadi pihak pemohon dalam pembubaran parpol dapat terealisasi, maka efek pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu akan semakin efektif dalam rangka menciptakan pemilu yang Luber dan Jurdil karena peserta pemilu (terutama parpol) tidak akan melakukan kecurangan yang bersifat, terstruktur, sitematis, dan masif karena terhadapnya dapat dikenakan sanksi, maksimal yaitu sanksi pembubaran.

 

 

Dengan diberikannya kewenangan kepada Bawaslu untuk bisa menjadi Pemohon dalam pembubaran parpol bukan saja akan membuat peraturan tentang pembubaran parpol itu secara operasional dapat dilaksanakan, tetapi juga akan semakin mengefektifkan dan memaksimalkan fungsi pengawasan pemilu yang ditujukan untuk  mewujudkan Pemilu yang demokratis serta menegakkan integritas, kredibilitas, dan transparansi penyelenggaraan hasil Pemilu. Gagasan untuk memberikan legal standing kepada Bawaslu dalam usul pembubaran partai politik menarik untuk dikaji lebih lanjut. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here