Dilema Dinasti Politik

1
289

Oleh Adlina Adelia, S.H

Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

 

Akhir- akhir ini masyarakat Indonesia kembali lagi dikejutkan oleh pemberitaan terkait “Dinas Politik”. Dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Sungguh ironis, belum terlupakan di ingatan kita kasus dinasti politik yang terjadi di Provinsi Banten oleh Ratu Atut Chosiah dan di Madura oleh Fuad Amin yang berujung terbelit kasus korupsi.

 

Baru-baru ini muncul lagi kasus yang membuka mata terkait adanya praktik Dinasti Politik yang terjadi di kabupaten Klaten oleh Sri Hartini. Dalam kasus Bupati Kabupaten Klaten tersebut, lagi-lagi berujung pada kasus korupsi. Dinasti Politik seolah menjadi ciri di perpolitikan tanah air. Hal ini ditambah adanya landasan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang memberikan jalan dan peluang suburnya dinasti politik.

 

Sungguh dilematis ketika kita membahas dinasti politik. Fenomena ini menimbulkan dua pandangan yakni pro dan kontra. Kalangan yang pro jelas beralasan praktik dinasti politik sah-sah saja dilakukan. Larangan praktik dinasti politik di Indonesia dianggap tidak pantas atas nama demokrasi dan hak asasi manusia oleh beberapa kalangan, karena Negara wajib melindungi setiap hak-hak warga Negaranya termasuk hak politik untuk memilih dan di pilih dalam suatu pemerintahan.

 

 

Berujung Negatif

Sementara pada kalangan kontra berpandangan bahwa praktik dinasti cenderung menimbulkan dampak negatif. Disampaikan oleh Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, bahwa terdapat 58 dinasti politik yang berkembang di Indonesia dan hal ini selalu menimbulkan perilaku korupsi. Tidak hanya korupsi, praktik Dinasti Politik juga mengakibatkan pembangunan suatu daerah berjalan lambat. Jika dibiarkan berlanjut seperti ini keberadaan dinasti politik akan terus mengancam sistem demokrasi di Indonesia. Dinasti Politik dapat berdampak positif jika dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyakarat namun kenyataannya adalah sebaliknya.

 

Dinasti Politik yang saat ini ada cenderung mengecewakan. Faktanya praktik dinasti politik menyumbang banyak lahirnya koruptor di Indonesia. Akibat praktik Dinasti Politik ini membuat orang yang tidak berkompeten, namun dapat memiliki kekuasan, menyingkirkan orang-orang yang berkompeten yang tidak memiliki modal. Ada juga praktik Dinasti Politik yang berhasil membangun suatu daerah walaupun praktik ini jarang ditemukan.

 

Ada beberapa daerah yang memang menyetujui praktik Dinasti Politik dilakukan dikarenakan orang tersebut sudah menjadi tokoh yang dipercaya dikalangan masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan apakah dinasti politik ini baik untuk dipraktikan di Indonesia dan bagaimana sesungguhnya praktik dinasti politik ini dapat teratasi sehingga memperoleh hasil yang ideal yang tidak menciderai sistem demokrasi.

 

 

Perlunya Pembatasan

Sampai saat ini, faktanya banyak dijumpai sebuah keluarga yang menduduki jabatan politik secara beramai-beramai. Untuk mengatasi dilema ini dinasti politik perlu rumusan kebijakan baru yang mengatur pembatasan dinasti politik. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya pemerintahan yang koruptif serta yang mengecam masa depan masyarakat Indonesia. Pembatasan ini perlu diatur dalam Undang-undang dengan mensyaratkan adanya jeda satu kali pemilu jika keluarga kepala daerah ingin mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada.

 

Di samping itu, terhadap dinasti politik ini semua kembali kepada warga negara yang memiliki posisi sebagai pemilih. Masyarakat dapat menilai sendiri mana yang lebih banyak antara dampak positif dan dampak negatif dari praktik Dinasti Politik.  Harapannya setiap warga negara Indonesia harus cermat dalam memilih pemimpin. karena hasilnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kedewasaan demokrasi yang di alami oleh suatu negara. Terakhir, bahwa Kritik terhadap dinasti politik ini adalah bagian dari cara merawat dan mengawal demokrasi kita agar ke depan bisa lebih baik dan substantif. Meminjam pernyataan Suparman Marzuki bahwa ada banyak sekali cara mengawal, merawat, dan mengontrol demokrasi, satu diantaranya adalah dengan terus memikirkannya. Wallahu’alam. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here