Tata ASN, Pemkab Kendal Buat Perjanjian Kinerja OPD

21
66
Suasana penandatanganan perjanjian kinerja OPD di ruang rapat Pemkab Kendal.

Kendal, Harianjateng.com  Penandatanganan bersama perjanjian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kendal tahun 2017 diselenggarakan pada Selasa (31/01/2017) di ruangan rapat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

 

Bupati Kendal Mirna Anissa dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekda Kendal menyampaikan, pada tahun ini, baru saja saya mengukuhkan dan melantik para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal. Tahun ini, pemerintah daerah akan fokus berbenah kepada penataan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal yang terutama pada instansi pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur, sesuai dengan arah kebijakan di Tahun 2017 adalah “Kendal Berkhidmat”.

Pada hari ini akan dilakukan penandatanganan bersama perjanjian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kendal. Perjanjian kinerja dilakukan sebagai momentum membangkitkan semangat dan komitmen seluruh jajaran instansi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik.

Dokumen perjanjian kinerja ini merupakan salah satu instrumen pokok dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi pemerintah.

“Setelah penandatanganan perjanjian kinerja ini, untuk menyatakan wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, untuk selalu meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Untuk itu, para kepala organisasi perangkat daerah harus lebih transparan dalam bekerja dan berkinerja, selalu jujur pada diri sendiri dan masyarakat, serta yang paling utama kepada Tuhan,” jelasnya.

Perjanjian kinerja ini menjadi dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan bersama, pemberian reward dan sanksi, monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja instansi pemerintah, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai, sebagai implementasi SAP berbasis akrual.
Hal tersebut merupakan langkah awal untuk mengoptimalkan dan terus menyempurnakan implementasi SAP berbasis akrual, baik penyempurnaan sistem kerja, sarana prasarana penunjang, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Namun yang lebih penting adalah wujud komitmen bersama untuk meningkatkan performa dalam melayani masyarakat.

“Pada kesempatan ini, saya mengingatkan, tanda tangan atau perjanjian ini bukan sekedar simbol apa yang akan dilakukan pemerintah. Tetapi, hasil-hasil kinerja apa yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat. Setelah ini, saya mohon agar perjanjian kinerja segera diteruskan dari eselon II ke eselon III, eselon IV hingga staf dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
Kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal, agar dapat memahami secara mendalam setiap substansi dari indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani ini, dengan menjawabnya melalui kerja dan karya nyata yang semakin baik kedepannya. Kinerja Saudara yang dilakukan akan dievaluasi tiap tiga bulan sekali. Yang saya inginkan adalah sistem yang baik, menghasilkan kinerja yang baik. Ini terkait apa yang disebut reformasi birokrasi.

 

“Selanjutnya, pada hari ini juga akan saya serahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2017 bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kendal. Ini merupakan sebagai penanda dimulainya pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat, untuk segera dilaksanakan atas dasar dokumen yang jelas dan terencana sesuai aturan yang berlaku,” himbaunya dengan tegas.
Dalam sambutannya tersebut dia berharap akhir Januari atau awal bulan Pebruari 2017 ini, semua kegiatan di OPD sudah bisa dijalankan atau mulai dikerjakan. “Target kita, diawal tahun ini, semua paket kegiatan yang dikerjakan pihak ketiga harus segera diproses lelang, target 45 hari lelang dan paling tidak awal Maret sudah mulai dikerjakan,”ujarnya.

 

Dia juga menjelaskan, sebagai awal tahun anggaran, semua perlu untuk menoleh kembali pada perjalanan satu tahun kemarin sebagai bahan evaluasi. Semua yang telah dicapai, mari kita lanjutkan dan tingkatkan, yang sebagian dan belum tercapai mari kita raih di tahun ini. “Kalau kita berniat dan fokus untuk itu, saya yakin dengan kebersamaan apa yang menjadi cita-cita kita akan terwujud,” beber dia.

 

Bambang Dwiyono menambahkan, untuk mengawal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kami akan monitoring dengan mengkroscek ke lapangan, tentunya kepada semua Camat di Kabupaten Kendal. Para SKPD – SKPD yang mengampu pendapatan – pendapatan akan ada evaluasi setiap minggunya melalui badan keuangan daerah. Unsur daripada ini akan memperoleh perhatian dan sekaligus kami akan meminta perkembangan setiap minggunya kepada badan keuangan daerah. “Semoga dengan pola cara kerja seperti ini, kinerjanya termotivasi, tidak terkendala pelaksanaannya di lapangan. Karena sarana dan prasarananya sudah kami penuhi,” ujar dia.

Selain itu Dwi Cahyono Suryo Camat Kaliwungu juga menyampaikan, “sebagai Camat kami memang asli orang lapangan, kami tanggap lapangan dan peduli dengan lingkungan, tugas kami menjemput bola karena kalau hanya duduk di kantor, kami tidak akan mendapat pemasukan. Dengan kami terjun langsung dilapangan, kami juga akan lebih memahami kondisi dilapangan. Salah satunya Kami akan menertibkan pajak dan ijin – ijin karena di wilayah kami banyak perusahan-perusahaan, usaha menengah, dan usaha kecil. Kebanyakan dari mereka belum berijin termasuk IMB bangunannya. Mereka harus dikejar untuk berijin, agar PAD akan terus meningkat,” pungkas dia. (Red-HJ99/HERI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here