Korupsi dan Harapan Baru Pilkada

9
175

Oleh Yuniar Riza Hakiki

Peneliti Pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII

 

Perhelatan Pilkada serentak di 7 Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota akan digelar Rabu, 15 Februari 2017 esok. Penyelenggaraan Pilkada tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat terhadap kemajuan dan kesejahteraan daerahnya. Namun demikian kita perlu meninjau apakah pilkada betul-betul menjamin harapan tersebut?

 

Masih maraknya temuan korupsi di daerah menunjukkan betapadaerah masih menjadi episentrum praktik korupsi. Era desentralisasi yang menerapkan otonomi daerah terbukti tidak hanya terjadi pelimpahan kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, namun faktanyajuga terjadi pelimpahan kultur birokrasi yang koruptif.

 

Berdasar kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester I 2016, praktik korupsi di daerah mencapai 205 kasus (97%), sebaliknya di level nasional hanya lima kasus (2%). Bahkan diungkapkan olehDeputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK, bahwa pada tahun 2016 ini KPK telah mengungkap adanya 18 gubernur dan 348 bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi.

 

Fakta tersebut spontan menggerus harapan rakyat seketika Pilkada masih saja menghasilkan Kepala Daerah yang korup. Sorak terdengar janji-janji para kandidat ketika kampanye hendak berkomitmen memberantas korupsi, namun tak dapat dipungkiri saat kursi berhasil diraih korupsi kian menjadi.

 

Penyelahgunaan wewenang kepala daerah hingga timbul Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) lantaran dipicu oleh beberapa sebab. Praktik dinasti politik, praktik politik uang, serta kontrak politik dengan kelompok tertentu  menjadi beberapa penyebab timbulnya KKN.

 

Dalam dinasti politik terjadi usaha dari kepala daerah yang bersangkutan untuk mempertahankan kekuasaan beserta para kerabat/keluarganya (Nepotisme), praktik politik uang berkonsekuensi pada besarnya dana yang dikeluarkan saat kampanye untuk memenangkan kontestasi sehingga potensial dana tersebut akan dikembalikan saat menududuki jabatan dengan cara koruptif (Korupsi), kontrak politik dengan kelompok tertentu potensial menimbulkan tidak sehatnya kompetisi tender proyek-proyek daerah (Kolusi).

 

Rakyat harus memiliki keinsyafan politik saat berpartisipasi dalam Pilkada. Moh Hatta (2008) dalam kodifikasi “Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat” menyatakan bahwa rakyat harus tahu dan menimbang siapa yang harus diutus untuk mewakili kepentingannya. Rakyat yang tidak mempunyai keinsyafan politik mudah tertipu dengan semboyan kosong.

 

Rakyat sebagai pemilih sebisa mungkin mengetahui figur dan program-program yang ditawarkan calon. Namun lebih dari itu rakyat juga harus memahami status para calon. Sebisa mungkin rakyat dapat mempertimbangkan pilihannya jikalau dihadapkan dengan calon yang dinasti atau pernah berstatus sebagai narapidana (korupsi). Rakyat juga harus sorak sepakat menolak jika masih ada para calon/tim sukses pemenangan yang menjanjikan dan/atau memberi uang atau materi lain. Bahkan harapan penulis tidak ada lagi kultur membuat kontrak politik dengan calon sebelum Pilkada berlangsung.

 

Dengan memperhatikan betul hal-hal tersebut setidaknya rakyat dapat menjadi pemutus mata rantai penyebab korupsi di daerah. Rakyat jangan sampai turut berkontribusi membangun budaya korupsi di daerahnya sendiri. Pilkada 2017 harus terselenggara dengan baik serta menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here