Mengawal Pilkada Serentak 2017

7

Oleh: Dio Ekie Ramanda

Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Staff Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII.

 

Menghitung mundur pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017 segera  dilaksanakan di 101 daerah yang tersebar pada 7 Provinsi , 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Publik kini kembali dihadapkan untuk memilih kepala daerah dengan segudang harapan membawa perubahan bagi kemajuan daerahnya.

Pilkada serentak sebagai sarana mengeratkan konsolidasi demokrasilokal di Indonesia. Selain itu pilkada memiliki arti penting dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yaitu melalui pilkada inilah masyarakat menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah yang sesuai kehendak bersama dengan didasarkan pada misi, visi, kualitas dan integritas.

Berkcaca dari pemilihan kepala daerah serentak dalam cakupan nasional yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 2015 tentu terdapat perbedaan dengan tahun 2017. Melihat data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2015 terdapat 827 pasang calon yang berkompetisi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 690 pasang calon maju menggunakan jalur partai politik dan 137 pasang calon lainnya maju dari jalur perseorangan. Berbeda dari tahun 2015, pada tahun ini 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tercatat oleh KPU terdapat 337 pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada.

Harapan Ke Depan

Di masa tenang saat ini perlunya ada pengagawasan secara massif sebagai uapaya kontrol terhadap proses tahapan penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil. Pilkada dapat dikatakan berkualitas jika diselenggarakan oleh penyelanggara pemilu yang mampu bersikap independen, imparsial, tidak berpihak dan memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara (Muhammad:2014).

Tak hanya itu,  setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pilkada dapat dikatakan berkualitas Pertama, Potensi kecurangan dalam masa tenang ini rawan akan politik uang. Seperti pemberian barang atau uang kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih. Pilkada bersih tanpa politik uang tentu mejadi komitmen kolektif melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat serta tidak mentolerir segala bentuk praktik culas yang dapat menciderai pesta demokrasi.

Kedua,Kepada calon kepala daerah yang berlagadan tim suksesnya agar siap mental untuk menerima kemenangan atau kekalahan. Hal ini menjadi penting, saling merangkul terhadap lawan politiknya danbahwa menggunakan cara-cara tidak sportif tak perlu digunakan, tidak hanya akan mencederai nilai demokrasi, tapi juga berpotensi memicu konflik horizontal yang mencemaskan.

Ketiga, Mengarah pada partisipasi pemilih secara subtantif justru membuat pesta demokrasi semakin berkualitas, pasalnya masyarakat memilih karena bentuk perhatian terhadap daerahnya memilih pemimin yang berkualitas. Dengan adanya pilkada serentak yang tersebar di 101 daerah tahun ini harapannya mampu mengakomodir kesejahteraan masyarakat secara merata pula.

Sebaiknya kita semua berupaya dan bermunajat, agar perhelatan akbar demokrasi di Indonesia yang hanya hitungan waktu ini dapat terselenggaralancar, aman serta kondusif. Baik saat pemungutan suara, hingga  selesainya rangkaian rekapitulasi penghitungan suara. Semoga! (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here