Menggugat Freeport

0

Harianjateng.com- Negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport mengenai perpanjangan kontrak karya penambangan semakin ramai dibicarakan. Pasalnya, negosiasi antara kedua belah pihak berlangsung alot bahkan tak sedikit pengamat menyebutnya sebagai sebuah proses yang dramatis. Pandangan demikian tentu tidak berlebihan apabila melihat perjalanan panjang tarik menarik kepentingan antar para pihak

Sampai saat ini, negoisasi perubahan status kontrak PT Freeport Indonesia belum menemukan titik temu. Faktanya, Freeport menolak perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK). Implikasi dari perubahan status kontrak karya menjadi IUPK akan menjadikan Freeport (beserta perusahaan tambang lain) bisa mengekspor mineral olahan atau konsentrat yang tentu juga akan mendatangkan keuntungan ekonomis untuk Indonesia.
Terhadap negosiasi yang masih berjalan buntu ini, lantas Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, yang menyatakan perusahaan tambang diperbolehkan ekspor jika memenuhi tiga syarat utama. Syarat tersebut antara lain komitmen untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), divestasi sebesar 51%, dan mengubah status KK menjadi IUPK. Hal ini juga sejalan dengan UU Minerba, bahwa Freeport harus bersedia mengubah status kontrak karyanya di Indonesia dari kontrak karya menjadi IUPK.
Freeport menolak menyikapi PP tersebut. Salah satu poin yang ditolak oleh Freeport adalah ketentuan pajak yang berubah-ubah sesuai dengan aturan yang berlaku dan Freeport merasa pajak dan royalty tersebut berubah-ubah tidak memberikan kepastian yang pasti dan merasa bahwa keputusan perubahan status kontrak karya tersebut tidak bisa dilakukan sepihak saja. Dengan sikap yang dinilai tidak bersahabat ini, pemerintah bahkan menyatakan dengan tegas tak akan segan-segan mendepak perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut jika tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Menemukan Solusi
Terhadap negosiasi yang belum menemukan konsensus bersama, Menteri ESDM Ignasius Jonan secara tersirat menegaskan akan membawa kasus ini ke forum arbitrase. Yang kemudian menjadi pernyataan apakah forum arbitrase merupakan solusi? Tentu tidak. Ada dua solusi.
Pertama, pemerintah dengan wewenangnya harus mendudukkan Freeport untuk mau bernegosiasi menghasilkan solusi. Forum negosiasi adalah pilihan pertama untuk mencapai titik temu terkait kesepakatan dalam kasus ini. Negosiasi tersebut tertentu harus berbasis pada PP Nomor 1 Tahun 2017. Pemerintah tidak boleh gentar untuk menegakkan aturan ini mengingat bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan hukum yang harus dijunjung tinggi. Karena Indonesia punya kedaulatan hukum, maka seluruh bisnis pertambangan termasuk Freeport harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tidak dibenarkan ketika Freeport berusaha untuk melakukan pembangkangan hukum.
Kedua, jika negosiasi tidak membuahkan hasil maka forum arbitrase menjadi pilihan berikutnya. Pemerintah harus melakukan gugatan hukum ke arbitrase. Meski Forum arbitrase akan menyita waktu dan biayanya tidak murah, namun arbitrase digunakan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan masalah. Justru dengan forum arbitrase tersebut akan mendatangkan kepastian hukum terkait mana pihak yang menang dan kalah. Tentu bahwa solusi penyelesaian dengan mendukung membawa ke pengadilan Arbitrase karena berharap adanya kepastian hukum.
Disisi lain, Freeport juga berusaha melawan Pemerintah yang juga mengancam akan membawa kasus ini ke arbitase. Terhadap langkap tersebut, tentu pemerintah harus percaya diri apabila negosiasi dengan pemerintah tidak menemukan titik temu dan harus bersiap menghadapi gugatan Arbitrase PT Freeport. Indonesia harus kuat menghadapi Freeport jika perusahaan tersebut memilih jalan arbitrase untuk menyelesaikan masalah terkait perubahan status perusahaan dan ekspor mineral olahan (Konsentrat).
Pemerintah harus percaya diri karena pemerintah memiliki banyak modal untuk memenangkan sidang arbitrase tersebut. Faktanya Freeport memiliki banyak potensi pelanggaran kontrak, diantaranya tidak melakukan pelepasan saham sesuai yang ditetapkan dalam Kontrak divestasi sebesar 51%, tidak membangun fasilitas pemurnian (smelter) sesuai kapasitas produksinya dan tidak mematuhi hukum nasional. Dengan fakta tersebut secara otomatis Freeport telah melanggar UU Minerba dan PP Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini bisa dijadikan bahan untuk menghadapi sidang arbitase. Terakhir ada satu hal yang harus dipegang oleh pemerintah dalam menghadapi Freeport ini yaitu bahwa Negara tidak boleh didikte oleh Freeport.

Penulis : Oleh Karina Amanda Silvira Mahasiwa S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

 

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here