Catatan Pilkada Serentak 2017

2

Oleh: Retno Widiastuti

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII, Staff Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII

 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 telah terlaksana di 101 daerah, yakni 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Tiap daerah tentunya merasakan nuansa dan dinamika yang berbeda-beda. Jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak tahun 2015 lalu, tahun ini rasa-rasanya jauh lebih “greget” dan semarak, padahal daerah yang menyelenggarakan lebih sedikit dibanding tahun 2015. Tahun 2015, peserta Pilkada Serentak sejumlah 269 daerah, selisih 168 dengan tahun ini. Salah satu penyebabnya dapat dipastikan ialah karena ibukota menjadi salah satu peserta, ya Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI dengan pasangan calon (Paslon) Agus-Silvy (1), Ahok-Djarot (2), dan (Anies-Sandi) menjadi sorotan semua kalangan di hampir seluruh penjuru Indonesia. Pilkada rasa Pilpres, sebutan yang tepat bagi Pilkada di DKI Jakarta.

 

Hal tersebut didukung oleh banyak faktor, di antaranya paslon yang menarik secara ketokohan, partai besar dan tokoh besar di balik pencalonan, dan tentunya media yang mem-blow up berita dan menyajikannya dengan menarik di tengah-tengah masyarakat.

 

Pilkada Serentak 2017, Jakarta-sentris

Meski tak menimbulkan permasalahan secara langsung dan tak menyalahi regulasi mana pun, keberpihakan media dan seluruh masyarakat ‘hanya’ pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta harus dikaji lebih lanjut. Pasalnya, khususnya penyelenggaraan Pilkada di daerah terpencil masih saja menemui beberapa masalah teknis seperti logistik pemilu, kurang bahkan tidak adanya surat suara,  formulir-formulir dan hal lainnya yang menghambat jalannya pemilu sehingga ditundanya pemilu menjadi alternatif solusi yang tak solutif.

 

Selain itu, media juga harus bersikap netral dalam pemberitaan jalannya dan hasil perhitungan Pilkada 2017. Terlihat dari pemberitaan media-media yang mulai “ngawur” dan tendensi pada paslon tertentu.

 

“PR” dan HarapanPilkada

Pilkada Serentak nyatanya belum sepenuhnya berakhir. Pertama, dari hasil quick count sementara, nampak Pilkada DKI Jakarta akan mengalami pemilu dua putaran. Hal ini berarti akan dibutuhkan tenaga ekstra baik di pihak penyelenggara, tim pemenang, paslon, dan tentunya masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang ditemui seperti manipulasi pemilih, money politic, black campaign, dan sebagainya pada pemilu tanggal 15 Februari harus segera dikoreksi untuk kemudian diperbaiki baik pada putaran selanjutnya dan pemilu yang akan datang.

 

Kedua, penyelenggaraan di daerah yang belum terlaksana alias ditunda juga harus dipersiapkan dan diselenggarakan secepat serta sebaik mungkin sehingga akan meminimaliris permasalahan di kemudian hari.

 

Ketiga, kebiasaan yang masih buruk dari masyarakat Indonesia yakni belum “legowo” atau ikhlas terhadap hasil pemilu nanti juga harus dipikirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa pemilu. Tentu akan banyak pihak-pihak yang melaporkan permasalahan pemilu dan menyikapi hal ini semua pihak harus siap mengawal dengan lapang dada.

Semoga pilkada serentak 2017 menjadi media pembelajaran bagi bangsa Indonesia menuju demokrasi yang sesungguhnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here