Ironi Politik Hukum Nasional

0
72

Oleh: Despan Heryansyah

Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan  Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII.

 

 

Secara sederhana, politik hukum bermakna arah resmi mengenai hukum yang harus diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Namun sayangnya, selama ini politik hukum nasional hanya terfokus pada pembangunan/pembuatan hukum. Akibatnya ada banyak sekali UU yang dibuat lalu diganti dalam waktu yang singkat, ironinya terkadang pembentukan suatu UU tidak berdasarkan pada kebutuhan tertentu melainkan sebagai proyek pribadi. Maka tidak heran apabila banyak UU yang dibuat namun tidak memiliki daya laku atau lansung diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Saat ini, banyak pihak yang mengatakan bahwa hukum di negara kita sudah overload karena banyak materi yang harusnya dibuat ke dalam satu UU, namun dipisah menjadi beberapa UU. Dampaknya akan sangat membingungkan masyarakat dalam memahami hukum, padahal masyarakat dibebani dengan asas fictie bahwa mereka dianggap mengerti hukum setelah suatu UU disahkan.

 

Arah Politik Hukum Nasional

Sejatinya, politik hukum tidak hanya terfokus kepada pembangunan/pembuatan hukum seperti yang selama ini terjadi, karena nyatanya banyak hukum dalam artian UU yang telah dibuat namun tidak dapat diberlakukan. Politik hukum juga harus terfokus pada penegakan hukum dan pendidikan hukum. Penegakan hukum menjadi penting agar hukum yang dibuat oleh parlemen tidak mandul dalam artian berdaya ikat. Pada tataran yang lebih jauh, penegakan hukum tidak hanya berbicara mengenai bagaimana melaksanakan suatu undang-undang, namun juga bagaimana memperbaiki aparat penegak hukum agar terhindar dari praktek KKN. Kalau kita perhatikan selama ini, kegagalan penegakan hukum tidak saja disebabkan oleh substansi hukumnya yang buruk, namun juga karena aparat penegak hukumnya yang terjerak judicial corruption.

 

Berikutnya, pendidikan hukum juga dibutuhkan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar muncul kesadaran untuk menghormati dan melaksanakan hukum yang berlaku. Sebagai contoh misalnya, ketidaktaatan masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas bukan karena masyarakat tidak tau undang-undangnya namun lebih karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Kita tidak bisa sepenuhnya berpegang pada asas fictie dan menganggap bahwa masyarakat sudah mengerti hukum.

 

Potensi Deadlock

Di sisi lain kalau kita perhatikan lebih dalam, pembangunan/pembuatan hukum nasional belumlah optimal. Selama ini, pemerintah (Presiden dan DPR) hanya disibukkan dengan membuat lalu mengubah undang-undang ketatanegaraan saja, utamanya undang-undang Pemilu, undang-undang Pilkada, undang-undang MD3, undang-undang pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Secara politis, dapat dimaklumi karena undang-undang ini berkaitan dengan kepentingan DPR dan presiden secara lansung. Semua pihak bertahan pada kepentingannya masing-masing, kerap kali menimbulkan kebuntuan atau deadlock hingga terjadilah ketegangan-ketegangan politik. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan perubahan undang-undang ketatanegaraan selalu berdampak buruk pada pembangunan ekonomi.

 

Oleh karena itu, sudah saatnya arah politik hukum nasional tidak lagi terfokus pada undang-undang ketatanegaraan, namun bergeser pada bidang lain yang jauh lebih besar manfaatnya demi pencapaian tujuan negara. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa output dari politik hukum nasional adalah pencapaian tujuan negara. Bidang lain yang dimaksud semisal berkaitan dengan masalah ekonomi dan sosial. Dua komponen ini yang saat ini sedang dalam kondisi kritis di negara kita. Melonjaknya harga bahan pokok akhir-akhir ini setidaknya menjadi bukti kurangnya perhatian pemerintah terhadap pasar. Bagaimana mungkin perhatian akan sampai pada rakyat dan pasar jika pemerintah dan DPR sedang disibukkan dengan bagaimana kekuasaan masih tetap dipertahankan pada 2019 mendatang. Barangkali seperti biasanya, mereka lupa dengan apa yang telah mereka janjikan pada pemilu sebelumnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here