Polemik Pengunduran Diri Ahok

1

Oleh: Despan Heryansyah, SHI., MH.

Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan  Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII

 

 

Publik kembali tengah diramaikan dengan perbincangan terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama atau Ahok. Pasca penutupan masa kampanye pada minggu 12 Ferbuari 2017 lalu, pengangaktifan dirinya sebagai Gubernur Jakarta dipertanyakan. Hal ini mengingat statusnya sebagai tersangka yang tengah menjalani persidangan di pengadilan. Namun, ada pula pihak yang tidak mempermasalahan pengaktifan kembali dirinya sebagai gubernur. Perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum ini dapat terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

 

Dalam Pasal 83 ini, disebutkan Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Klausa didakwa di atas, mengindikasikan bahwa syarat utama untuk memenuhi ketentuan pasal ini adalah yang bersangkutan harus terlebih dahulu berstatus sebagai terdakwa. Pada ketentuan ini hampir tidak ada perdebatan dikalangan ahli hukum bahwa status Ahok sudah berada pada fase terdakwa. Namun perdebatan terjadi saat menafsirkan klausa “….melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun….” Menurut sebagian ahli tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjerat Ahok dengan Pasal 156a KUHP telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 di atas. Oleh karena itu, presiden seharusnya segera memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur untuk sementara waktu. Apalagi UU telah mengatur jika Gubernur diberhentikan sementara maka Wakil Gubernur akan menggantikan posisinya sebagai gubernur secara otomatis artinya tidak akan terjadi kekosongan hukum.

 

Sementara sebagian ahli hukum yang lain berpendapat berbeda, menurut mereka klausa “….melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun….” Hanya dikhususkan untuk tindak pidana berat saja oleh karena itu yang digunakan adalah kata “paling singkat”, artinya tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana berat yang pidananya paling singkat 5 tahun. Sedangkan dakwaan Pasal 156a kepada Ahok mengatur pidana maksimal atau paling berat 5 tahun penjara bukan paling singkat singkat 5 tahun. Oleh karena itu, unsur dalam Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 di atas tidak terpenuhi, maka presiden tidak harus memberhentikan sementara Ahok sebagai gubernur sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Dua tafsiran di atas sama-sama logis dan benar menurut perspektifnya masing-masing, namun jika sudah begini masyarakat awam yang dibuat bingung. Bagaimana mungkin hukum yang esensinya memberikan kepastian, justru menimbulkan ketidakpastian?

 

Timbangan Etika

Terlepas dari kuatnya nuansa politis yang menjerat Ahok saat ini, tulisan ini akan melihatnya dari perspektif etika diluar pendekatan hukum yang justru semakin membingungkan. Dalam timbangan etika, Ahok sebaiknya mundur sementara dari jabatannya sebagai Gubernur DKI mengingat statusnya saat ini sebagai tersangka. Terlepas dari terbukti atau tidaknya kesalahan yang didakwakan kepada dirinya nanti, namun Ahok sebaiknya dengan legowo melepas jabatannya sementara waktu. Etika letaknya memang tidak dimuat dalam pasal-pasal undang-undang, namun ia tetap hidup eksis menjiwai setiap pasal-pasal karena undang-undang sejatinya adalah etika yang diformalkan. Pengunduran diri Ahok ini setidaknya akan berdampak pada dua hal.

 

Pertama, dengan mengundurkan diri Ahok dapat fokus menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Kedua, dengan mengundurkan diri Ahok memberi teladan kepada pejabat di negeri ini untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini mengingat pejabat kita sedang di gerogoti budaya tidak tau malu, padahal sudah jelas-jelas tertangkap tangan KPK namun masih merasa dan mengaku tidak bersalah, jangankan mau mundur dari jabatannya. Jauh di luar itu semua, jika Ahok mengundurkan diri setidaknya akan menurunkan tensi politik di Jakarta yang sedang memanas, harus diketahui bersama bahwa tidak ada jabatan yang layak dan pantas ditukarkan dengan persatuan bangsa. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here