Siti Aisyah, Korban Politik Kim Jong-Nam

20

Oleh: Yusuf Ali

Penulis merupakan Pembela Umum LKBH FH UII

 

Sangat disayangkan sekali, ketika warga Negara Indonesia yang awalnya ingin memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya dengan menjadi tenaga kerja di luar negeri ini, bukannya mendapat gaji tetapi terancam mendapat hukuman mati, seperti yang dialami oleh Siti Aisyah yang berasal dari Serang, Provinsi Banten, Indonesia yang didakwa dengan Pasal pembunuhan dan persengkokolan dengan ancaman hukum gantung atau hukuman mati tertanggal 2 Maret 2017 di Negeri Jiran, Malaysia. Menurut keterangan yang beredar dari orang-orang terdekatnya, Siti Aisyah ini dikenal dengan pribadi yang lembut, sopan, dan santun, dan tidak mungkin jika siti Aisyah yang membunuh Kim Jong-nam.

 

Kim Jong-nam dibunuh di Bandara Kuala Lumpur Internasional (KLIA) Malaysia, yaitu seorang warga Korea Utara (Korut) yang merupakan saudara tiri dari pimpinan Korut yaitu Kim Jong-un. Kim Jong-nam ini dikenal dengan sosok yang mengkritik keras pewarisan kekuasaan di Korut, oleh sebab itu pembunuhan Kim Jong-nam ini masih dalam misteri, karena Korut meminta pertanggungjawaban dari Negara Malaysia atas terbunuhnya Kim Jong-nam di KLIA Malaysia, sebaliknya Negara Malaysia pun berasumsi bahwa Negara Korut yang merencanakan pembunuhan ini dengan racun VX yang langsung merusak system ssaraf. Konflik yang terjadi antara Negara Malaysia dan Korut ini membuat masing-masing Negara melakukan persona non grata (orang yang tidak diinginkan) pada perwakilan yang ada di kedua Negara tersebut. Diplomat Korut Kang Chol diusir dari Negara Malaysia pada tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2017 Duta Besar (Dubes) Malaysia diusir juga oleh Korut.

 

Dalam hal ini Peran dari Pemerintah Indonesia sangatlah dibutuhkan, karena setiap orang berhak untuk hidup dan itu tidak bisa diganggu gugat (non derogable rights) seperti yang sedang dialami oleh Siti Aisyah, yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Hak untuk hidup diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi tidak adil, ketika Siti Aisyah dihukum akibat dari konflik kedua Negara tersebut.

 

Menurut Hukum Internasional, Hak Untuk Hidup ini diatur dalam International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR), yang menyatakan secara tegas melarang hukuman mati dan perampasan nyawa secara sewenang-wenang serta tidak memenuhi syarat pengadilan yang kompeten (procedural safeguards) sesuai dengan ICCPR dan Indonesia mengatur hal tersebut didalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik). Jadi Hak untuk hidup termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh setiap Negara.

 

Dalam melindungi Hak Untuk Hidup ini, Pemerintah Indonesia melaui Politik Luar Negeri Bebas Aktif dapat mengupayakan perdamaian kepada Pemerintah Malaysia dengan cara jalan diplomatik, misalnya melaui negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Penulis menganjurkan untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa secara damai yang didasarkan pada kesepakatan atau win win solution. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini merupakan cara yang paling efektif, karena posisi Pemerintah Indonesia sedang ditengah-tengah antara kedua Negara, yaitu Negara Malaysia dan Negara Korut yang sedang berkonflik. Pemerintah Indonesia yang mempunyai hubungan baik dengan Negara Korut yang ditandai dengan pemberian bunga Anggrek berwarna ungu kepada Kim Il-sung (Pendiri Korut) oleh bapak proklamasi Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno pada tahun 1965, sehingga di Korut dikenal adanya hari anggrek dan ini membuat Indonesia disegani oleh Korut.

 

Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendamaikan kedua Negara tersebut, dengan cara bernegosiasi kepada Negara Malaysia, agar dapat membebaskan Siti Aisyah dari jeratan pidana mati di, Malaysia. Penulis berharap agar Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat berupaya maksimal untuk mendampingi proses hukum Siti Aisyah di Negara Malaysia dan tetap didasarkan pada asas geen straf zonder schuld yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here