KPU Selengggarakan Sosialisasi Regulasi Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019,

9

Semarang,  Harianjateng.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah selenggarakan seminar dalam rangka Sosialisasi Regulasi Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, Rabu (22/11/2017) bertempat di Hotel Grand Edge Semarang, Jawa Tengah.

Acara itu di hadiri oleh seluruh staff KPU Provinsi Jawa Tengah  Partai Politik, perwakilan beberapa KPU Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pemerintahan Provinsi Jateng dan rekan media. Hadir juga  dalam acara ini Dr. Drs. Teguh Yowono dari UNDIP, Dr. Ferry Kurniawan, Dr. Endang sebagai narasumber.

Anggota KPU Jateng Junaedi, S.Ag., dalam sambutannya menyampaikan, Pemilihan umum itu sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara, peserta Pemilu dan mayarakat, dalam konteks penyelenggaraan tentu kami KPU Provinsi dan KPU kabupaten dan Kota bahkan teman-teman dari Bawaslu , KPPS memang menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan ataupun ketidakberhasilan proses yang ada.

“Kami semua tentunya memahami bagaimana agar kami selaku penyelenggara bisa memperlakukan calon peserta pemilih berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Tentu dalam kenyataannya kami berharap mendapat respon yang positif dari masyarakat dan peserta pemilu. Yang terutama kami berharap agar semua stakeholder terkait mendukung kami agar terciptanya pemilu yang berintegritas, mendorong seluruh penyelenggara yang ada dalam melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam proses Pemilu nanti, terkait dengan Verifikasi partai politik menjadi pengting dan sangat krusial,” ujar Junaedi

Junaedi juga menambahkan, “hari ini menjadi hari terkhir menerima pendaftaran peserta pemilu hingga jam 12 malam. Maka dari itu diacara ini kami juga mau menerima saran dan masukan dari teman-teman yang hadir termasuk dari media, karena ini menjadi tahapan yang sangat penting agar kami bisa melakukan tahapan yang baik.”

Sedangkan Endang Komisioner KPU RI tahunn 2012-2017 saat memberikan materi mengatakan, untuk undang-undang pemilu yang sekarang bagi perempuan kurang begitu menguntungkan karena disatu sisi dalam acuan gerakan perempuan diwaktu itu kita menghendaki dalam undang-undang diatur tentang bagaiman kepengurusan partai politik untuk bisa lulus didalam verifikasi itu 30% tidak hanya ditingkat pusat dan Provinsi tetapi juga di kabupaten/kota, tetapi dalam undang-undang sekarang diatur untuk kepengurusan perempuan 30% hanya di kepengurusan pusat. “Hal ini menjadikan keperwakilan perempuan menjadi sulit karena didalam pencalonan kepengurusan partai politik sangat menentukan. Ketika perempuan sedikit didalam kepengurusan dikhawatirkan partai politik dalam mendukung calon perempuan tidak sepenuhnya atau tidak sunguh-sunggiuh, meskipun dalam undang-undang no. 7 tahun 2017 disampaikan bahwa pencalonan harus menyertakan 30% perempuan dan setiap 3 nama harus ada satu perempuan tapi sering kali perempuan hanya ditempatkan di nomor-nomor akhir,” ujarnya

Lanjut Endang, “kita sebenarnya berkeinginan bahwa 30% calon perempuan itu harus ada di 30 dapil adalah nomer urut satu.  Ketika tidak ada penentuan itu didalam undang-undang tentu partai politik leluasa menentukan calon perempuan tidak di nomer urut satu. Gerekan perempuan dalam pencalonan DPD juga diberi alternatif juga dengan persyaratan yang tidak begitu sulit. Gerakan kaum perempuan berkeinginan persyaratan pemilih lebih disederhanankan misalnya pemilih adalah warga Indonesia yang telah bermur 17 tahun atau lebih, yang terjadi sekarang kan sudah berumur 17 tahun masih diberi atau sudah menikah, hal ini kemudian memberikan ruang bagi pelanggaran undang-undang perkawinan atau undang-undang anak karena dimungkinkan perkawinan kurang dari 17 tahun. Ini yang menurut saya menjadi titik kursial di undang-undang no. 7 tahun 2017 terkait dengan kepentingan perempuan.”

”Kita berharap walaupun undang-undang ini lemah mudah-mudahan KPU bisa mempertegas seperti kasus yang terjadi di 2014. Kemudian bagaimana partai politik juga terdorong meskipun tidak secara normatif dituliskan didalam undang-undang partai politik mau menempatkan perempuan di 30% dapil itu di no. 1 karena hasil penelitian nomer urut menjadi penentu seseorang itu terpilih atau tidak,” harap Endang.

selain itu pemilihan umum 2019 terkait tentang undang-undang nomer 7 tahun 2017 juga disampaikan oleh Dr. Teguh Yuwono dan Ferry Komisioner KPU RI tahun 2012-2017

Dalam acara tersebut juga diadakan tanya jawab kepada para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut terkait tentang pemilihan umum.

Red-HJ99/Heri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here