Menyoal Alternatif Calon Pilpres 2019

2
Oleh: Yuniar Riza Hakiki Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Harianjateng.com- Pemilihan Presiden (Pilpres) pasca reformasi telah berulang kali diselenggarakan. Semangat reformasi melalui agenda amendemen UUD 1945 tidak lain merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk lebih mendemokratiskan sistem politik yang setelah bertahun-tahun direnggut penguasa orde baru. Tidak tersedianya alternatif calon presiden baik dari sisi personal maupun sisi partai politik pengusungnya merupakan salah satu wujud politisasi di masa orde baru tersebut. Selama hampir 7 (tujuh) periode masa jabatan presiden, calon presiden dan partai pengusung yang muncul dan mendominasi hanya terbatas itu saja, maka tidak heran jika orde baru dinilai sebagai rezim oligarki.

Kini sejarah yang dianggap kelam tersebut berangsur-angsur diperbaiki. Prosedur pengisian jabatan presiden dan wakil presiden tidak lagi melalui MPR, melainkan dipilih langsung dalam satu pasangan oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945). Bahkan untuk membuka ruang demokrasi, peserta Pilpres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945). Kendati reformasi prosedur telah dilakukan, namun jumlah pasangan calon (paslon) terbukti masih terbatas dan semakin sedikit. Dari 5 (lima) paslon pada tahun 2004 berkurang menjadi 3 (tiga) paslon pada tahun 2009, dan kembali berkurang pada tahun 2014 hanya 2 (dua) paslon. Kini publik tengah menanti alternatif calon presidennya yang akan dipilih pada Pilpres 2019 nanti, apakah tersedia banyak alternatif? Atau justru sama dengan tahun 2014, atau bahkan calon tunggal?

Sebab-Akibat

Berkurangnya alternatif paslon ditengarai oleh 2 (dua) hal, pertama pemberlakuan ambang batas bagi parpol sebagai syarat pencalonan presiden, kedua tidak dibukanya pencalonan presiden dari jalur non-parpol (perseorangan/independen). Praktiknya, angka ambang batas pencalonan presiden mengalami peningkatan. Pilpres 2004 merupakan pilpres dengan alternatif paslon terbanyak diantara 2 periode Pilpres berikutnya. Karena saat itu parpol hanya dipersyaratkan memperoleh minimal 15% jumlah kursi DPR atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu DPR. Namun untuk Pilpres 2009, 2014 dan Pilpres 2019 mendatang, ambang batas tersebut naik menjadi 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Ketentuan tersebut justru masih dipertahankan, padahal telah banyak pihak yang berupaya membatalkan karena dinilai inkonstitusional. Padahal, tanpa di sadari ketentuan ambang batas berpengaruh pada terbatasnya alternatif calon.

Jalur perseorangan telah lama diperjuangkan sebagai prosedur pencalonan Presiden. Namun perjuangan tersebut sirna oleh beberapa Putusan MK yang menolak permohonan pembatalan norma yang mengharuskan hanya parpol yang dapat mengusulkan calon presiden (lihat Putusan MK No. 56/PUU-VI/2008). Padahal dibukanya jalur perseorangan dapat lebih mengakomodasi hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih, dapat merekayasa parpol untuk berbenah dalam melakukan kaderisasi, tersedianya alternatif calon dari kalangan non-parpol, sehingga tercipta kompetisi Pilpres yang berkualitas.

Bursa pencalonan pada Pilpres 2019 hanya diikuti oleh parpol peserta Pemilu 2014, sementara parpol baru tersingkir dari bursa pencalonan. Namun, tidak ada satupun parpol peserta Pemilu 2014 yang memenuhi syarat ambang batas tersebut, sehingga membangun koalisi merupakan pilihan yang paling praktis. Kini sejumlah parpol berangsur-angsur menyatakan dukungannya mengusung petahana maju dalam Pilpres 2019. Bahkan partai utama pengusung petahana tengah mendekati pimpinan partai oposisi dengan kemungkinan maksud agar luluh menjadi bagian dari parpol pengusung petahana. Apabila hal tersebut terjadi dan tidak memunculkan calon tandingnya, maka terbatasnya alternatif calon bukan tidak mungkin terjadi. Fenomena ini dapat kembali menimbulkan oligarki, yaitu penguasaan pemerintah oleh sekelompok elit partai.

Pembenahan Prosedur

Bagi negara demokrasi, kompetisi politik adalah solusi yang paling memadai bahkan sebagai jalan yang adil dan terbuka bagi semua pihak untuk menyalurkan impulse dasarnya berkuasa, termasuk berkuasa dalam jabatan politik tertinggi suatu negara (Denny JA, 2006:52). Pembatasan kuantitatif sebagaimana norma ambang batas (threshold) seharusnya tidak layak diberlakukan. Demokrasi tidak semata-mata mengenai hitung-hitungan kuantitas, melainkan harus berproses pada hitung-hitungan kualitas. Pemberlakuan ambang batas pencalonan dan menutup pencalonan jalur perseorangan dapat menimbulkan kekuasaan pemerintahan yang oligarkis. Maka agar lebih demokratis, sangat penting untuk membenahi prosedur pengisian jabatan Presiden dengan memperkecil atau menghapus syarat ambang batas pencalonan dan membuka jalur pencalonan perseorangan merupakan suatu keniscayaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here