Pemalang, Harianjateng.com- Pada hari Rabu 16 Mei 2018 pagi hari, masyarakat Kabupaten Pemalang dibuat terhentak oleh sebuah tulisan di salah satu surat kabar dengan judul yang cukup menohok, yaitu “Pemalang Kabupaten Paling Kumuh se-Jawa Tengah. Spontan pada hari itu beberapa pengguna medsos memfoto berita tersebut dan dipasang di wall facebooknya dan hasilnya ratusan pengguna fecebook berkomentar dari yang minir, nyinyir, prihatin, sampai memberikan solusi tidak terhitung banyaknya.
Mendapati hal tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang Ir. Sudaryono CES, ketika diminta konfirmasi hal tersebut pada Kamis (17/05/2018) di kantornya mengatakan, “ya kami sudah membaca berita tersebut di surat kabar cetak dan kami langsung telpon Satuan Kerja Pengembangan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah (satker PKP Jateng) untuk mengklarifikasi.”
Lebih lanjut Ir. Sudaryono mengatakan data tersebut diambil dari data program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang anggarannya dari APBN dan sasarannya adalah 11 kelurahan Kabupaten Pemalang, dan seiring dengan berjalannya waktu para kepala desa juga mengajukan usulan. “Awalnya sesuai dengan program Kotaku yang kami data melalui 11kelurahan hanya ada kurang lebih 200ha kawasan kumuh, namun seiring dengan berjalannya waktu teman- teman kepala desa juga mengajukan usulan, dan kami akomodir sehingga muncul angka cakupan 974ha kawasan yang kumuh dari yang awalnya kurang lebih hanya 200 ha,” papar Kepala Bapeda jebolan salah satu universitas di Prancis.
Sudaryono ketika mengklarifikasi ke Satker PKP Jateng tetap kekeh dengan data yang dari kelurahan, apa lagi ini namanya program kotaku tentunya hanya di seputar wilayah kelurahan bukan desa, dan perlakuan anggarannya juga berbeda Juklak dan Juknis merujuk dengan program APBN.
Ketika ditanyakan mengenai kriteria kumuh yang dimaksud dalam program Kotaku serta kelurahan mana saja yang sudah melaksakannnya, Sudaryono menjawab sesuai dengan Permen PU No: 2 tahun 2016 yaitu penyediaan air minum, bangunan -bangunan, jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan pengamanan kebakaran. Sedangkan kelurahan yang sudah menerima manfaat Program Kotaku di Kabupaten Pemalang sudah berjalan seperti di Kelurahan Sugihwaras.
Diakhir wawancaranya Kepala Bappeda mengatkan, “dengan kejadian ekspost yang dilakukan oleh satker PKP Jateng kedepan kami akan rumuskan kembali, sehingga muncul angka yang hanya di kelurahan bukan dari desa.”
Red-HJ99/Joko Longkeyang
