Menakar Keterlibatan TNI Dalam Upaya Pemeberantasan Aksi Terorisme

8
170
Oleh : Essa Galih Mahasiswa Fakultas Hukum UII

Harianjateng.com- Rentetan ulah para terorisme yang menorehkan duka di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur beberapa tempo lalu menuai berbagai respon dikalangan masyarakat. Pasca peristiwa tersebut, banyak kalangan yang mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dalam memerangi aksi terorisme.

Pemerintah pun merespon balik dengan mendorong upaya percepatan pembahasan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti Terorisme) yang “molor” karena adanya perbedaan pendapat mengenai definisi dari terorisme itu sendiri. Meskipun terkesan lamban, tindakan pemerintah tersebut patut didukung sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa (integrasi) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain terhambat dalam permasalahan definisi, draft RUU Anti Terorisme dinilai sejumlah pihak masih menyisakan sejumlah catatan krusial lain. Salah satunya adalah wacana untuk mengaktifkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membantu Polri menindak aksi terorisme. Keterlibatan TNI ini nantinya akan diwakilkan oleh Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI. Satuan ini merupakan gabungan dari pasukan elite antiteror dari tiga matra, yakni  Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka Korps Marinir TNI AL, dan Satbravo-90 Paskhas TNI AU. Wacana pelibatan TNI tersebut didasari atas tindakan terorisme yang sudah mengarah pada mengancam kedaulatan NKRI.

Tak pelak wacana tersebut melahirkan berbagai tanggapan. Di satu sisi, ada yang setuju pelibatan TNI dengan berkaca pada keadaan dewasa ini dimana sebagian besar masyarakat diselimuti kekhawatiran akan terjadi kembali peristiwa terror seperti di Surabaya dan Sidoarjo. Namun di sisi lain, pelibatan TNI masih perlu dikaji secara elaboratif karena erat kaitannya dengan sejauh mana kewenangan TNI dalam membantu upaya pemberantasan aksi terorisme di Bumi Pertiwi.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa langkah penindakan hukum aksi terorisme merupakan sepenuhnya kewenangan dari Polri. Hal ini sejalan dengan paradigma dalam UU Terorisme yang mengedepankan criminal justice system. Sistem ini dimaknai sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari para aparat penegak hukum (kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana) (Mardjono Reksodiputro, 1993:1). Dengan kata lain, sistem tersebut dijalankan oleh para aparat penegak hukum yang ditujukan untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Artinya, tugas pokok TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, bukanlah sebagai penegak hukum sebagaimana yang pernah diperankan saat rezim Orde Baru.

Kemudian Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf b UU TNI, dinyatakan bahwa TNI dapat mengatasi aksi terorisme apabila dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam penjelasan Pasal 5 UU TNI, yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UU TNI di atas, maka secara legal formal  sebenarnya TNI dapat ikut dilibatkan dalam mengatasi aksi terorisme tanpa harus diakomodir dalam ketentuan baru pada RUU Anti Terorisme. Jika pemerintah cenderung memaksakan keterlibatan TNI dalam RUU Anti Terorisme tanpa ada pembatasan kewenangan yang jelas, bukan tidak mungkin akan menggeser paradigma penanganan terorisme menjadi lebih represif dan eksesif. Maka dari itu, perlu ada perumusan yang jelas sejauh mana pelibatan TNI sebelum benar-benar diaktifkan.

Setidaknya, sejauh ini perkembangan RUU Anti Terorisme yang sudah berada di puncak pembahasan ternyata tetap mencantumkan pasal yang mengakomodir legalitas TNI dalam upaya pemberantasan aksi terorisme. Sebagaimana yang dikutip dari laman kontras.org, bahwa dalam draft RUU Anti Terorisme peran TNI tercantum dalam Pasal 43B ayat (1) yang berbunyi :
“Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme”

Lebih lanjut Pasal 43B ayat (2) berbunyi :
“Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Layaknya sebuah peraturan, untuk mencapai suatu das-sollen dalam suatu peraturan tentu dibutuhkan beberapa sub-gagasan yang harmonis satu sama lain guna terwujudnya peraturan yang mengandung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Bersamaan dengan turut andilnya TNI dalam ikut mengatasi aksi terorisme yang diatur dalam RUU Anti Terorisme, bersamaan dengan itu pula akan berpotensi melahirkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Maka dari itu perlu adanya pembatasan-pembatasan peran keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

Pertama, keterlibatan TNI dapat dilakukan apabila skala ancaman dari aksi terorisme sangatlah massive, yang dilakukan dalam rangka menggoyangkan kedaulatan negara dan mengganti ideologi Pancasila. Sebagai contoh seperti di Timur Tengah dengan basis teroris pemberontak yang sangat mendominasi baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi logistiknya, seperti basis ISIS. Dalam keadaan demikian, tindakan-tindakan militer (military acts) sangat diperlukan guna memerangi aksi-aksi teroris tersebut.

Kedua, keterlibatan TNI dapat dilakukan apabila aksi terorisme menyerang, menguasai, serta berpotensi membahayakan kelangsungan objek vital nasional yang bersifat strategis. Obyek vital nasional yang bersifat strategis adalah objek-objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah. Sebagai contoh, yang termasuk kedalam kawasan ojek vital nasional adalah kawasan industri seperti Modern Cikande Industri, di Serang, Banten, serta East Jakarta Industrial Park, di Bekasi, Jawa Barat.

Ketiga, keterlibatan TNI dilakukan dalam hal terjadi aksi kontak bersenjata dari terorisme yang berpotensi untuk menduduki wilayah sipil seperti dalam kasus MIT (Mujahidin Indonesia Timur) di bawah pimpinan Santoso di Sulawesi Tengah. Hal tersebut dinilai penting, karena dapat mencegah jatuhnya banyak korban dari kalangan masyarakat sipil. Sebab aksi kontak bersenjata oleh teroris dapat dilumpuhkan lebih awal.

Dengan demikian, gagasan-gagasan mengenai pembatasan keterlibatan TNI wajib dipertegas secara jelas dan konkrit, terutama dalam Pasal 43B Ayat (2) RUU Anti Terorisme. Sehingga, tidak mengalami multitafsir dalam memaknai “memberikan bantuan kepada Polri”. Lebih lanjut, pembatasan keterlibatan TNI guna memelihara paradigma criminal justice system dalam penanggulangan aksi terorisme yang selama ini menjadi tugas dan kewenangan Polri. Maka dari itu, sudah seharusnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TNI dalam memberantas aksi terorisme ditempatkan sebagaimana fungsinya dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada.

Red-HJ99

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here