Harianjateng.com- Sudah tiga minggu lebih kita merayakan pergantian tahun dengan suara gemuruh petasan dan kembang api disertai hujan. Awal tahun merupakan hari baru guna memulai semangat dan optimisme baru. Banyak dari kita melakukan evaluasi terhadap resolusi kita tahun sebelumnya. Ada yang bahagia karena apa yang didapatkan melebihi apa yang diharapkan dan ada pula yang masih ingin melanjutkan resolusi tahun sebelumnya bahkan beberapa tahun sebelumnya untuk dicapai lagi tahun ini.
Berbeda dengan instansi pemerintah, Tahun Baru merupakan pertanda terhadap pertanggung jawaban atas kinerja yang telah mereka lakukan atau berikan di tahun sebelumnya. Aparatur Sipil Negara tak bisa berlama lama untuk berlibur dan menikmati waktu senggang dengan sanak keluarga. Jatah libur dari negara hanya berlaku pada tanggal 01 Januari 2019 saja. Akan sering terlihat nantinya para ASN lembur di awal tahun guna penyelesaian laporan yang nantinya akan dikonsolidasikan menjadi sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau yang biasa disebut LKPP adalah laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). LKPP tahun 2016 terdiri dari 617 halaman, sedangkan LKPP tahun 2017 terdiri dari 665 halaman. Pada LKPP tahun 2017 sebanyak 12 halaman memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) serta 275 halaman Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), selebihnya memuat lampiran yang mendukung kelengkapan LKPP.
Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari antara lain :
1. Wakil rakyat;
2. Aparat penegak hukum;
3. Pihak-pihak yang memberi pinjaman/donasi/investasi;
4. Pemerintah; dan
5. Rakyat sebagai stakeholders utama.
Dari data diatas, disebutkan bahwa dari tahun ke tahun LKPP semakin tebal dalam pelaporannya. LKPP yang tebal merupakan sebuah kewajaran. Karena salah satu pengguna LKPP adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan disini berperan sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat.
BPK dalam melakukan pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan memperhatikan:
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.
Untuk kepentingan pemeriksaan sesuai dengan poin kedua diatas, salah satu hal yang menjadi perhatian BPK dalam melakukan Pemeriksaan atas LKPP adalah Kecukupan pengungkapan sesuai dengan yang diatur dalam SAP. Sehingga Dalam penyusunannya yang menjadi perhatian bukanlah tebal dari LKPP namun terpenuhinya setiap unsur dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan yang diatur dalam SAP, beserta kejelasan dalam penyampaiannya sehingga dapat dijadikan dasar bagi BPK dalam mengeluarkan Opini dari hasil pemeriksaannya.
Disamping BPK, pengguna laporan keuangan salah satunya dan paling utama adalah Masyarakat. Berbeda dengan pengguna LKPP lainnya, tidak semua masyarakat mau untuk mengetahui LKPP. Kalau diliat di lingkungan sekitar kita, orang yang ingin mengetahui LKPP kebanyakan dari golongan pengajar, pelajar, dan aktivis. Padahal dengan mengetahui LKPP masyarakat menjadi tahu akan kondisi negaranya, dan tidak mudah terpengaruh dengan isu negatif selama masih berada di jalur ketentuan yang ada. Selain itu, partisipasi masyarakat yang tinggi untuk mengetahui LKPP akan menyebabkan aktivitas penyelenggaraan APBN nantinya dapat sesuai dengan tujuan awal pengangarannya.
Bagaimana kalau saya berikan pertanyaan sebagai berikut kepada anda
“adakah aplikasi baca berita online yang diinstall di Smartphone anda”
“adakah aplikasi media sosial yang yang diinstall di Smartphone anda”
Saya rasa semua dari kita memiliki setidaknya salah satu aplikasi tersebut terinstall pada smartphone. Sebagaima kita ketahui rata rata perusahaan startup atau fintech ternama selain bisa diakses melalui browser, mereka memiliki aplikasi yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi.
Pemberian fitur yang memudahkan pengguna akan membuat aplikasi mereka menjadi banyak peminatnya. Lagipula ketika ada pemberitahuan yang dirasa perlu maka pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi. Tidak bisa kita pungkiri hal tersebut mereka lakukan guna dapat lebih berinteraksi dengan penggunanya dan tidak ingin mereka berpindah ke perusahaan yang menjadi rivalnya.
Lalu bagaimana dengan pemerintah pusat, sejauh mana penyediaan informasi terhadap penggunaan anggaran sampai terhadap masyarakat. Ketika kita berselancar di internet mencari sebuah LKPP maka kita akan diarahkan ke situs Kementerian Keuangan dan mendapatkan LKPP sesuai tahun yang kita inginkan. Namun sudahkah anda puas terhadap penyajian LKPP yang disajikan dalam bentuk PDF tersebut. Hal tersebut menjadi kurang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat karena masyarakat tidak bisa langsung menuju informasi yang diinginkan.
Padahal kalau kita lihat minat baca diantara masyarakat indonesia masih terbilang rendah. Bahkan pada sebuah study “Most Literred Nation in the world 2016″ minat baca masyarakat Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Saat pemerintah mengetahui hal tersebut harusnya pemerintah berusaha untuk membuat penyajian sebuah LKPP menjadi menarik dan membuatkan sebuah aplikasi yang berisi kinerja pemerintahan yang ingin dipublikasikan kepada masyarakat. Daripada kita melihat berita simpang siur yang ternyata hoax tentang penggunaan anggaran negara yang sangat cepat dalam penyebarannya, maka dengan adanya aplikasi tersebut pemerintah menjadi lebih mudah untuk menjelaskannya.
Disamping itu kita juga sering melihat papan berisi informasi pengadaan sebuah pengadaan proyek terpajang di jalan tol, pembangunan gedung atau proyek lainnya. Namun hanya sebagian kecil dari kita yang mau tahu dan membaca informasi didalamnya. Dengan adanya aplikasi yang sudah dipaparkan sebelumnya hal seperti ini tidak perlu terjadi karena semua informasi telah tertuang dalam aplikasi. Apabila pembuatan aplikasi tersebut terealisasi, setiap ada diskusi kita hanya menggunakan data yang tertuang diaplikasi karena hal tersebut yang benar adanya sesuai realita penggunaan anggaran negara.
Red-HJ99
