Jamaludin: Brebes, Sampai Saat Ini Belum Ada Lembaga Yang Menampung Aspirasi Para TKI

0
175

Brebes,- Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum bagi buruh migran di Kabupaten Brebes dianggap mandul. Pemerintah Kabupaten Brebes dianggap telah lalai dalam menjalankan tugasnya melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap TKI. Dikarenakan banyak nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Brebes seolah tak pernah lepas dari penderitaan. Meskipun sudah dibentuk Perda, namun tidak diimbangi dengan komponen peran lintas sektor agar Perda ini efektif bagi nasib TKI Brebes.

Keberadaan Komisi Perlindungan TKI (KP-TKI) yang diamanatkan dalam BAB X Perda Nomor 3 Tahun 2012 hingga saat ini masih mandul. Kendati demikian diungkapkan Jamaludin selaku Koordinator di For Migran Indonesia, Sabtu (6/12).

“Pemkab Brebes telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia. Tapi sampai saat ini belum ada lembaga yang menampung aspirasi para TKI,” katanya.

Kabupaten Brebes Kantong PMI

Jamaudin mengungkapkan, perlindungan TKI yang saat ini penyebutannya berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Brebes masih sangat lemah. Meskipun Kabupaten Brebes memiliki payung hukum untuk perlindungan yang kuat. Kasus PMI asal Brebes yang saat ini bermasalah di Korea, Jepang, dan Australia jumlahnya meningkat tajam.

“Ada pemerintah maupun tidak ada pemerintah sama saja. Tidak ada pendampingan masalah apalagi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia”. Menurutnya, peran pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap PMI sangat minim. Padahal, Kabupaten Brebes dikenal sebagai kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Pemerintah tidak memprioritaskan Perda Perlindungan TKI ini menjadi sebuah program daerah. Ada PMI bermasalah atau menjadi korban kemudian mendapatkan bantuan dan didatangi Kementerian. Pemkab Brebes malah bangga bukannya malu”, terangnya.

Dari data yang ada, sekitar 60 persen calon PMI mendapat informasi justru dari para perantara (calo), bukan dari pemerintah. Sekitar 30 persen, mereka mendapatkan informasi dari PMI yang baru pulang dari negara tujuan. Sedangkan sisanya 10 persen dari pemerintah.

“Brebes itu kantong PMI. Pemerintah harus mempunyai program khusus. Selama ini pendampingan masalah tidak ada. Untuk apa ada Perda dan Komisi Perlindungan TKI. Untuk apa Perda itu disahkan,” terangnya.

Selama bertahun-tahun melakukan pendampingan advokasi TKI asal Brebes, dan masih banyak pengaduan keluarga TKI kepada pemerintah. Jamal menegaskan, pihaknya berharap agar pemerintah bersedia duduk bersama untuk saling bersinergi mengatasi persoalan tersebut.

“Perhatian pemerintah, khususnya Pemkab Brebes untuk PMI itu tidak ada,” pungkasnya. (*/EF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here