Sebuah Paradoks Opini WTP dan Kesejahteraan di Kabupaten Brebes

0

Oleh: Rifan Azzam Amrulloh, S.H – Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPC PA GMNI Brebes.

Terdapat pernyataan yang menggelitik pikiran tentang Bupati Kabupaten Brebes setelah Badan Pengawas Keuangan memberikan peniliaan opini WTP (Wajar Tanpa Pengeculaian), yaitu pernyataan mengenai bahwa pemberian opini WTP oleh BPK dikaitkan dengan tingkat keseahteraan. Sekalipun bahwa Kabupaten Brebes mendapatkan hal tersebut untuk kedua kalinya, akan tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan indikasi kesejahteraan rakyat ini menjadi sebuah pernyataan paradoks, yaitu pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan kenyataan atau suatu keadaan dari sebuah kondisi sebenarnya.

Coba kita menelisik lebih substantif UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yaitu pemberian opini WTP oleh BPK dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Apa itu SAP, penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU BPK, yang dimaksud dengan SAP adalah pedoman dan ukuran tentang pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan transaksi keuangan yang disusun oleh suatu komite yang berwenang menurut UU.

Jika misalnya dalam pemeriksaan ditemukan proses pengadaan barang atau jasa yang menyimpang dari ketentuan, namun secara keuangan sudah dilaporkan sesuai degan SAP, maka pelaporan keuangan bisa memperoleh opini WTP. Sehingga kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu indikasi kesejahteraan rakyat, melainkan hanya berhubungan dengan ketentuan administratif.

Masalah yang hadapi sekarang adalah bukan penyelesaian soal administratif semata, mendapat penghargaan opini WTP dari BPK lantas seakan-akan menjadi sebuah prestasi luar biasa yang itu sebetulnya biasa saja, karena Bupati mempunyai salah satu kewajiban selain mempertanggung jawabkan kepada pemerintah diatasnya juga harus mempertanggung jawabkan kepada rakyat tentang tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggung jawaban Bupati terkait tingkat kesejahteraan di Kabupaten Brebes yang sesuai dengan data Brebes Dalam Angka tahun 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes menunjukan bahwa kemiskanan di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 justru mengalami kenaikan yang pada tahun sebelumnya cenderung menurun. Angka kemiskinan Kabupate Brebes pada tahun 2020 yaitu sebesar 17,03 persen mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2019 sebesar 16,22 persen (lihat Brebes Dalam Angka 2021, BPS Brebes, hlm. 100)

Hal demikian berkorelasi dengan fundemntal development state di Kabupaten Brebes sendiri yaitu pada program bidang Pendidikan dan kesehatan masih banyak catatan, misalnya dalam bidang Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA/SMK/MA masih belum mencapai 50 persen, yaitu sebesar 49,53 persen. Sedangkan untuk kesehatan terdapat permasalahan gizi buruk sebanyak 299 kasus pada tahun 2020. Salah satu faktor bahwa tingkat kesejahteraan di Brebes masih banyak catatan kritis yaitu tetang garis kemiskinan. Selama periode 2019-2020 garis kemiskinan naik sebesar 4,16 persen yaitu sebesar Rp.414.641,- per kapita per bulan menjadi Rp.431.897,- per kapita per bulan (lihat data BPS Brebes 2021).
Maka dari peristiwa pemberian opini WTP oleh BPK dengan disandingkan data BPS Kab. Brebes tahun 2021, pemberian opini WTP jika tidak mempengaruhi atau tidak ada perubahan yang signifikan kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka ini hanya urusan politik pencitraan semata.

Politik pencitraan yang lebih mementingkan administrasi birokrasi, tapi lalai dalam hal memfilosofikan terbentuknya pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang itu Kepala Daerah mempunyai kewajiban menjalankan otonomi seluas-luasnya demi kemakmuran masyarakat daerahnya.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here