BREBES – Di Kabupaten Brebes hingga kini kondisi nelayan masih memprihatinkan. Mereka masih kesulitan untuk bisa leluasa melaut lantaran berbagai kendala. Selain proses perijinan yang masih terkendala, nelayan juga harus dihadapkan dengan keterbatasan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi.
Demikian itu seperti halnya yang disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Brebes, Rudi Hartono saat ditemui disela kegiatan Lokakarya Implementasi Regulasi Perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) di Grand Dian Hotel Brebes, Kamis (27/05).
Rudi Hartono mengatakan, hingga saat ini banyak nelayan yang merasa kesulitan karena ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang belum terbit. Terkait BBM nelayan juga sulit untuk mendapatkannya. Jika adapun nelayan hanya dibatasi mendapatkan BBM subsidi 10.000 liter perkapal.
“Dari jumlah tersebut nelayan masih kekurangan sekitar 15 sampai 20.000 liter untuk sekali melaut selama tiga bulan. Menyikapi hal tersebut HNSI sudah melayangkan surat ke Dinas Perikanan untuk menambahkan jumlah BBM subsidi untuk para nelayan,”ujar Rudi.
Selain itu, mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, Wakil Bupati Brebes, Narjo menyampaikan dengan digelarnya acara tersebut pihaknya lebih bersemangat lagi untuk melindungi warganya yang menjadi Anak Kapal Perairan (AKP) baik yang didalam maupun diluar negeri.
“Pemerintah Kabupaten Brebes menyampaikan terima kasih atas digelarnya acara yang sangat bermanfaat sekali untuk perlindungan Anak Kapal Perikanan, karena Kabupaten Brebes ini kurang lebih sembilan ribu orang yang menjadi AKP,” ungkapnya.
Narjo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Direktur Safe Seas Project, Nono Sumarsono, Ketua Pengurus Pusat Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila, Jamaludin Surya Hadikusuma, Ketua HSNI dan seluruh peserta yang hadir dalam acara tersebut.
Kemudian, Kepala Dinas Perikaan, Moh Zuhdan Fanani menambahkan, saat ini permasalahan yang dialami dunia perikanan Brebes antara lain yaitu sarana prasarana yang belum memadai. Seperti pendangkalan alur perahu, fasilitas TPI/PPI, jalan produksi TPI, docking, permodalan terjerat sistem ijon (tengkulak) dan kesadaran untuk melindungi diri nelayan masih sangat rendah.
“Meski demikian, pihaknya mengambil langkah upaya pemecahan masalah terkait usaha perikanan tangkap di Kabupaten Brebes, dengan membantu BBM solar bersubsidi untuk 903 nelayan kecil tahun 2020 dan untuk kurang lebih 1300 nelayan kecil tahun 2021. Selanjutnya, membantu premi asuransi nelayan sejumlah 5.029 nelayan kecil termasuk ABK tahun 2021. Juga mendongkrak Raperda Jawa Tengah tentang perlindungan nelayan kecil, pembudidaya dan petambak garam,” ujar Zuhdan.
Direktur Safe Seas Project, Nono Sumarsono mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes dalam Lokakarya Implementasi Regulasi terkait Perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP). Menurut Nono, pemerintah merupakan elemen yang perlu digandeng untuk mewujudkan penguatan AKP.
“Brebes sebagai salah satu daerah penyedia AKP di Indonesia diharapkan akan menjadi contoh daerah lain untuk memberikan bukti kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di Brebes, untuk memperjuangkan perlindungan bagi AKP. Kami harap ini bisa diwujudkan, salah satunya dengan melalui penerapan standar upah minimum bagi AKP,” ujar Nono.
Selain itu, Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) Brebes Azmi Majid yang turut hadir dalam acara tersebut mengaku akan turut mendesak pemerintah untuk menyediakan Balai Latihan Kerja khusus bagi nelayan. Menurutnya, belum adanya pelatihan khusus bagi nelayan sangat berpengaruh pada tingkat keselamatan ABK selama melaut.
“Dengan adanya BLK, nantinya nelayan bisa mendapatkan pelatihan khusus sebelum melaut,” ungkapnya. (*/Gust).
