Audensi di Gedung DPRD Brebes, Sejumlah Pedagang Kecil Keluhkan Berdirinya Toko Modern

0
94

Brebes,- Sejumlah warga yang berprofesi sebagai pedagang kecil di Desa Karangdempel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes pada Senin (13/9/2021) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes.

Kedatangan mereka tidak lain untuk menyampaikan rasa keberatan atas berdirinya toko modern berjejaring yang berdiri di desa tersebut. Karena keberadaan toko modern itu, dinilai bisa merugikan para pelaku UMKM, yaitu pedagang kecil yang berada di sekitaran toko modern tersebut, sehingga usaha mereka mati perlahan.

Dalam audiensi yang perwakilan dari pihak-pihak terkait, sejumlah perwakilan pedagang kecil meminta kepada DPRD Brebes untuk segera meninjau ulang terkait keberadaan toko modern tersebut. Bahkan, mereka secara tegas menyatakan menolak adanya toko modern di desanya.

“Secara tegas kami menolak adanya toko modern ini. Sebab, dampaknya sudah kami rasakan,” ucap Toipah, salah seorang pedagang kecil di Desa Karangdempel, Kecamatan Losari.

Sembari menangis, Toipah berharap DPRD Brebes melakukan peninjauan ulang terutama terkait perijinan toko modern di desanya, sehingga bisa berpihak kepada para pedagang kecil. Apalagi, sebagai pedagang kecil, Toipah mengaku sangat dirugikan dengan adanya toko modern tersebut.

“Merugikan saya sebagai pedagang kecil, Pak. Usaha saya sepi. Saya mohon bantulah kami, Pak. Agar usaha saya lancar seperti dulu, bisa membiayai anak kami sekolah dan lainnya. Jangan sampai anak kami putus sekolah,” tuturnya.

Usai audensi, Nur Salim yang mewakili pedagang menyampaikan, berdirinya toko modern berjejaring di desa setempat membuat adanya rasa keberatan dikarenakan hal itu dapat menyebabkan para pelaku UMKM yang berada di sekitarannya terkesan akan menjadi mati perlahan. Sehingga, Ia bersama pedagang kecil lainnya memohon audiensi ke Gedung DPRD Brebes.

“Pertama, kami memandang perizinannya cacat, dalam proses sosialisasinya tidak melibatkan masyarakat khususnya pedagang kecil di Desa setempat. Dimana dalam sosialisasinya hanya beberapa orang yang dilibatkan, hanya melibatkan 15 orang dan itu hanya warga sekitar. Kami memandangnya sangat cacat, tidak melibatkan Pemerintah Desa juga, dalam hal ini BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Ini hanya melibatkan Kepala Desa dan (Ketua) RT setempat,” ungkapnya.

Mestinya, kata Nur Salim, pihak BPD dan para Pedagang setempat dilibatkan. Nur salim juga menyayangkan hasil audensi itu normatif sesuai dengan Perda nomer 1 tahun 2020.

“Katanya itu masuk dalam kategori ruang pemukiman. Perlu direvisi, bahwa itu bukan pemukiman tapi pedesaan,” tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan Manajemen Toko modern tersebut, Andi Hermawan menjelaskan bahwa untuk pendirian toko modern berjejaring tersebut sudah melalui sosialisasi dengan warga setempat. Bahkan diakuinya sampai saat ini pihaknya sudah mengantongi ijin untuk toko tersebut.

“Kalau untuk perijinan lingkungan sendiri, kami tetap melakukan sosialisasi kepada warga depan, samping kanan kiri dan belakang. Dan itu sudah sesuai dengan radius juga,” terangnya.

Menanggapi itu akhirnya, Ketua Komisi II DPRD Brebes, Nasikun menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah yang sebaiknya agar supaya tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat. Pihaknya tidak menghalangi Investor selama tidak ada aturan yang dilanggar. Namun demikian, diharapakan agar ada komunikasi terlebih dahulu terutama dengan masyarakat.

“Dari keterangan mereka kan subyektif, jadi nanti kita akan minta keterangan yang obyektif dengan masyarakat akan adanya toko modern tersebut. Secepatnya juga kami akan berkordinasi dengan teman-teman OPD terkait mereka memberikan ijin. Dan saya kira mereka memberikan ijin juga tidak sembarangan, ada aturannya sendiri, perda-nya dan PP (Peraturan Pemerintah) nya juga ada,” terangnya. (Gust)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here