TEGAL, – Universal Health Coverage (UHC/sistem penjaminan kesehatan) di Kabupaten Tegal saat ini baru 40 persen untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN.
Demikian seperti yang diungkapkan, Anggota DPR RI Komisi IX DR. Dewi Aryani pada Rabu, (6/10) usai memberikan pengarahan dalam kegiatan sosialisasi penguatan pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana.
Dia menyebut, saat ini di Kemensos ada kuota tambahan sekitar 9,5 juta. Oleh karenanya, Dewi Aryani mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab Tegal) untuk segera melakukan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya, saat ini Kementrian Sosial hanya memberikan waktu hingga November 2021.
“Maka ini adalah kesempatan bagi semua Pemda untuk melakukan verifikasi data-data yang kemarin belum masuk. Atau, kemudian yang selama 2 tahun ini terdampak pandemi Covid-19 bisa menjadi data baru untuk dimasukkan ke dalam usulan yang akan disampaikan kepada Kemensos,”katanya.
Dalam hal ini, kata Dewi, dirinya ingin mendorong, mengawal sekaligus membantu pemerintah Kabupaten Tegal hingga ketingkat bawah yakni Kepala Desa dan Aparaturnya untuk bersinergi melakukan verifikasi dan validasi ulang. Supaya pemutakhiran data itu bisa lebih akurat lebih tepat sasaran dan cepat.
“Karena sesuai dengan surat dari Kementerian, hanya diberikan waktu sekitar 2 bulan. Surat dikeluarkan pada 15 September 2021. Sehingga akhir November harus sudah bisa masuk,”tandasnya.
Dewi menegaskan updating data ini menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya 1 ormas saja. Kepala Desa menggerakkan semua ormas yang ada, seperti karangtaruna, Fatayat dan ormas-ormas lain.
“Dengan begitu, data yang diperoleh bisa lebih cepat dan akurat. Karena mereka sudah mengetahui mana yang tepat untuk menerima bantuan,”kata Dewi.
Politisi yang akrab disapa Dear itu mengatakan dirinya akan terus melakukan tinjauan dilapangan untuk mengetahui kesigapan aparatur dalam melakukan update data. Memang data DTKS di Dinsos sudah ada, tetapi dua tahun ini belum melakukan update data.
“Karenanya, kita perlu melakukan update dengan melibatkan Kepala Desa. Mereka juga harus lebih pro aktif, memanggil perangkat desa duduk bersama dengan RT dan RW. Karena dalam dua tahun ini pasti ada yang meninggal, pindah dan sakit. Termasuk pihak-pihak yang terdampak pandemi covid-19,”ujarnya.
Selanjutnya, imbuh Dewi Aryani, dirinya juga berharap agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial untuk membuat kantor pelayanan terpadu. Minimal selama update data ini.
“Itu, untuk membantu masyarakat yang akan melakukan updating data. Sehingga tidak perlu bolak-balik ke beberapa titik,”tandasnya.
Dewi menambahkan, untuk alur pendataan yakni Kepala Desa mendata warga by name by address (BNB menggunakan exel. Setelah di data, kepala desa menyerahkannya ke Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(Paten).
Itu, kata Dear, untuk mengetahui apakah data yang tadi diinput NIKnya sudah online apa belum. Setelah data NIK online kemudian diinput melalui SIK-NG offline kepada operator desa masing-masing. Usai di data melalui operator data dikirim ke dinsos melalui SIK-NG.
“Data seceptanya diinput, karena proses NIK onlinnya 1 x 24 jam, takutnya bertabrakan dengan yang lain,”tegasnya. (Gust)
