BREBES – Dua tahun sudah, Pemerintah Kabupaten Brebes belum mengalokasikan anggaran untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Padahal, ada belasan ribu RTLH di Brebes yang belum tersentuh bantuan. Bahkan, ada banyak RTLH yang kondisi bangunannya memprihatinkan dan nyaris ambruk.
Namun, dari belasan ribu RTLH tersebut, pemerintah bertahap melakukan rehab dengan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Adanya kebijakan refocusing APBD Kabupaten Brebes untuk penanganan Covid-19 berdampak pada penundaan rehab rumah tidak layak huni (RTLH).
Diketahui, data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Dinperwaskim) Brebes mencatat ada 12.563 RTLH di Kabupaten Brebes. Jumlah itu merupakan data terbaru yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sejak pandemi Covid-19, refocusing APBD Brebes tahun 2019 dan 2020 memangkas alokasi RTLH. Alhasil, Pemkab Brebes yang setiap tahunnya mengalokasikan anggaran rehab RTLH sebanyak 200 unit dengan anggaran per tahun Rp2 miliar akhirnya dibatalkan.
Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinperwaskim Brebes, M. Tholani mengatakan, tahun ini APBD Brebes tidak menjangkau program RTLH karena anggaran sebanyak Rp2 miliar dipangkas habis untuk penanganan Covid-19. Seyogyanya, anggaran itu akan digunakan untuk rehab RTLH sebanyak kurang lebih 200 unit per tahun. Sudah dua tahun ini totalnya Rp4 miliar direfocusing.
“Tahun ini anggaran RTLH dari APBD Brebes itu nol. Justru dari pemerintah pusat melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) lewat pemerintah desa menganggarkan untuk 123 desa di Brebes, dengan masing-masing desa tiga unit. Totalnya ada 399 unit dari pemerintah provinsi,” katanya, Jumat (8/10/2021).
Saat ini, lanjut Tholani, baru ada 35 desa kategori merah atau miskin ekstrem dari 123 desa yang sudah siap pelaksanaan program RTLH. Sisanya, masih dalam pemberkasan oleh masing-masing pemerintah desa. Sedangkan anggaran RTLH dari pemerintah provinsi, sekitar Rp12,5 juta per unit rumah.
“Tahun 2021 ini juga 100 unit RTLH di Kecamatan Ketanggungan yang akan direhab. Anggaran tersebut merupakan aspirasi dari anggota DPR RI, Paramitha Widya Kusuma lewat program BSPS. Dari DAK APBN juga ada 134 unit dengan masing-masing unit mendapat Rp20 juta. Untuk APBD Brebes tidak ada anggaran RTLH,” lanjut dia.
Selain RTLH yang jumlahnya mencapai belasan ribu, tutur Tholani, di Brebes juga ada 124.447 keluarga yang tidak memiliki rumah. Mereka tinggal bersama orangtua maupun saudaranya. Oleh karenanya, dengan adanya rumah susun sewa (Rusunawa) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa tertampung.
“Kami juga membuat program rumah berbasis komunitas di Kecamatan Paguyangan sekitar 21 unit tipe 36. Mekanismenya, warga komunitas membeli tanah nanti pemerintah yang membangun. Ini untuk mengurangi angka kemiskinan. Tapi pada prinsipnya, kalau anggaran RTLH direfocusing, maka tidak cepat dan kapan selesainya,” pungkasnya. (*/Gust)
