Polemik Upah Buruh! Gubernur Jateng Akan Siapkan Formula Ganda, Begini Maksudnya

0

BREBES, Harianbrebes.com,- Polemik seputar upah minimum seakan menjadi ‘ritual’ tahunan bagi buruh di Indonesia. Apalagi jelang akhir tahun, perdebatan soal berapa gaji yang bakal diterima kaum buruh mesti menghangat.

Seperti halnya, yang dilakukan Aliansi Serikat Buruh Brebes yang mendesak pemerintah bahkan tak segan-segan melakukan demo dengan ribuan masa aksi pada Senin, (22/11) lalu di depan Pendopo Bupati Brebes.

Ribuan masa aksi itu sempat mendesak ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Brebes 2022 hingga 25 persen. Namun, setelah dilakukan rapat pembahasan UMK Brebes di Kantor Sekretariat Daerah Brebes, mereka merevisinya dengan hanya mendesak kenaikan sebesar 10%-12% dari upah saat ini.

Poto: Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Brebes.

Bila ada kenaikan sampai 25% tentu bisa bikin pelaku usaha ‘jantungan’ di tengah pandemi yang belum berakhir.

“Bersama rekan-rekan aliansi perwakilan buruh, kita sepakat menolak tegas kenaikan UMK yang hanya 0.97 persen atau hanya Rp 18 ribu. Awalnya kita tubruk kenaikan 25 persen, tapi kesepakatan rekan buruh kenaikan dituntut 10 persen. Tapi sampai saat ini masih belum jelas,” ungkap Perwakilan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Wawan saat ditemui wartawan.

Hal senada juga dibenarkan Ketua Aliansi Serikat Buruh Kabupaten Brebes, Yuniawan Agung Pranoto yang mengatakan, buruh menolak kenaikkan upah yang dianggap tidak sesuai aspirasi para buruh. Menurutnya, kenaikkan sebesar 0,97 persen sangat jauh dari harapan buruh yang meminta kenaikkan 25 persen. Bahkan, kenaikan upah 0,97 persen ini dianggap masih kecil dari tuntutan para buruh di tengah kebutuhan hidup yang tak bisa dibendung.

“Awalnya kami memang meminta 25 persen. Kami sudah bertemu dengan jajaran pemerintah dan turun menjadi 15 persen. Asumsinya kita hari ini ada pertemuan dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) tapi ternyata tidak ada itikad baik dari Apindo. Kita menurunkan lagi jadi 15 sampai 10 persen. Kita minta UMK Brebes minimumnya naik 10 persen. Kenaikkan yang hanya sekitar Rp. 18 ribu itu tidak layak,” tandas Yuniawan.

Upah murah, lanjut dia, adalah tindakan oligarki dan bentuk perbudakan modern, sehingga buruh menolak upah murah bahkan menuntut kenaikan upah sampai 10 persen lebih. Jika tidak ditanggapi, maka buruh akan melakukan mogok massal dari 25 – 29 November 2021.

Diusulkan Naik Melalui Struktur Skala Upah sesuai PP Nomor 36 tahun 2021

Perwakilan buruh pun bernegosiasi bersama pemerintah dan perwakilan Apindo dan mendapatkan hasil yang positif, yaitu dijanjikan kenaikan sebesar Rp. 2.085.019 atau sekitar 10-12 persen dari UMK Brebes tahun 2021.

Adapun angka itu muncul sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021 yang memuat struktur skala upah. Ketentuan dari aturan ini ialah bagi buruh yang sudah bekerja di satu perusahaan minimal satu tahun.

Jadi nanti kenaikan sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021 dan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Bupati untuk menguatkan struktur skala upah yang disepakati bersama,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, struktur skala upah sesuai PP Nomor 36 ini meliputi tunjangan lama masa kerja, tunjangan transportasi, tunjangan makanan tambahan, dan tunjangan prosentase kehadiran. Terkait layak atau tidaknya upah tersebut, terpenting sudah di atas Rp.2 juta sesuai target buruh.

“Sebenarnya itu masih di bawah tuntutan kita tapi untuk tahun ini kita terima dengan kondisi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang masih berlanjut. Rekomendasi dari kabupaten Brebes paling lambat besok. Besok akan kita kawal sampai ke gubernur kemudian kita akan mengevaluasi Peraturan Bupati,” tutur dia.

Gubernur Jawa Tengah Akan Menyiapkan Formula Ganda dalam Menetapkan UMP 2022, Begini Maksudnya!

Dilansir dari halaman resmi jatengprov.co.id, sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang mengkaji penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan, dengan formula UMP ganda. Formula itu dianggap paling tepat di tengah kondisi ekonomi yang tergoncang pasca pandemi.

Hal itu disampaikan Ganjar, seusai menemui Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng di kantornya, Jumat (19/11/2021).

Poto: Humas Jateng

Ganjar mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan kalangan pengusaha, buruh, dan pihak terkait untuk memantapkan formula itu.“UMP itu rumusnya sudah pakem di Peraturan Pemerintah (PP). Karena sudah pakem, maka sebenarnya kita tinggal teken saja karena seluruh formula sudah ada di sana. Hanya kalau pakai UMP, menurut saya ini tidak adil,” katanya.

Dari diskusi yang dilakukan Ganjar dengan sejumlah pihak itu, ia menemukan fakta adanya perusahaan yang terdampak karena pandemi, namun ada juga yang tidak. Untuk itu, jika UMP dipukul rata, menurutnya pasti ada yang kuat dan ada yang tidak.

“Kalau dipukul rata, ada yang tenang-tenang saja, tapi ada juga yang keberatan. Maka kami sedang lakukan kajian, mungkin tidak kita membuat formula semacam UMP ganda. Jadi mereka yang terdampak ditetapkan aturan UMP sesuai formula PP, tapi yang tidak terdampak kenapa tidak meningkatkan jauh lebih tinggi. Sehingga dapat dua-duanya,” jelas gubernur.

Menurut Ganjar, saat ini terjadi anomali di sektor ekonomi pascapandemi. Sehingga, aturan terkait ketenagakerjaan diharapkan lebih luwes.

“Kalau diizinkan, kita akan buat formula UMP ganda. Sehingga kalau nanti normal lagi, umpama tahun 2022 ke 2023, nanti bisa diperbaiki untuk sama lagi. Sekarang sedang kami kaji, kami klaster, mungkin tidak membuat aturan itu. Karena kalau tidak menggunakan formula itu, kita sudah tahu angka kita. Rendah banget itu,” tegasnya.

Selain UMP ganda, Ganjar juga mendorong semua perusahaan menerapkan struktur skala upah di masing-masing tempat kerja. Bagi mereka yang sudah bekerja di atas satu tahun, harus disesuaikan gajinya berdasarkan aturan struktur skala upah itu.

“UMP kan hanya untuk pekerja dengan masa kerja setahun ke bawah. Maka saya minta perusahaan wajib menerapkan aturan struktur skala upah, bagi mereka yang sudah bekerja di atas setahun. Kami sudah diskusi dengan pengusaha dan mereka yang mampu siap menaikkan tinggi juga. Tinggal kita sepakati di formula saja. Menurut saya ini lebih fair,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Korwil KSBSI Jateng, Toto Susilo seusai bertemu Ganjar mengatakan, pihaknya sepakat dengan rencana penerapan UMP ganda atau yang mereka sebut dengan upah sektoral. Menurutnya, tidak semua perusahaan di Jateng mengalami kerugian saat pandemi terjadi.

“Banyak perusahaan justru maju, membuka kantor cabang, menambah karyawan dan meningkatkan produktivitas. Artinya, tidak tepat bahwa pandemi menjadi alasan tidak menaikkan upah buruh,” katanya. (Hms/Gust)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here