BREBES, Harianbrebes.com – Pemerintah Kabupaten Brebes tengah menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Upaya yang dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Brebes itu diharapkan bisa menentukan skala prioritas demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Musrenbang diperlukan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal,” ujar Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH saat Musrenbang Kabupaten Brebes, di Pendopo Bupati, Kamis, 31 Maret 2022.
RKPD Brebes Tahun 2023 yang dibahas bersama seluruh unsur masyarakat Brebes itu dimaksud untuk mendapatkan masukan dan solusi prioritas pembangunan di Kabupaten Brebes. Sehingga mampu mengakomodir kepentingan masyarakat yang mengedepankan skala prioritas.
“RKPD tahun Kelima masa kepemimpinan Saya bersama Pak Narjo, akan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya infrastruktur jalan Kabupaten,” ujar Idza.
Panjang jalan kabupaten mencapai 640.732 kilometer dan untuk luasnya mencapai 242 ruas. Dan untuk kondisi jalan yang baik baru 232,179 kilometer atau baru 36,24 persen. Untuk jalan rusak sedang yakni 265. 753 kilometer atau 41,48 persen, sedangkan untuk jalan yang rusak ringan 79,999 kilometer atau 12,02 persen, dan untuk jalan rusak berat 65,801 kilometer atau 10,27 persen.
Idza menegaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) agar perbaikan jalan masuk RKPD tahun 2023. Jika sekarang masih banyak jalan-jalan yang rusak, dan belum masuk TA 2022, maka oleh DPU melalui UPTD PU sementara dilakukan pemeliharaan dulu. Terlebih di musim penghujan ini banyak jalan-jalan yang rusak sehingga harus dilakukan pemeliharaan.
Warga masyarakat miskin ekstrem yang terdampak Covid-19 di Brebes ini tercatat ada 29.000. Untuk itu, Pemda Brebes telah menganggarkan sebesar Rp 3,5 miliar pada tahun 2022. Yakni untuk jambanisasi Rp 1 miliar dan Rp 2,5 miliar untuk pemberian modal usaha dan pelatihan kepada warga miskin biar terentaskan dari miskin ekstrem.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes Ir Djoko Gunawan MT mengatakan, diadakannya musrenbang sebagai upaya penjaringan aspirasi. Karenanya diharapan para pemangku kepentingan memprioritaskan pembangunan Kabupaten Brebes ini bisa tepat sasaran. Musrenbang ini juga terbuka untuk umum, sebagai upaya mendapatkan usulan pembangunan dari masyarakat.
“Dari sini, kita akan merumuskan masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Brebes pada tahun 2023 mendatang,” terangnya.
Hasil musrenbang juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan serapan aspirasi atau pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Brebes dengan memperhatikan sasaran prioritas pembangunan daerah.
Djoko menandaskan, penyelenggaraan musrenbang juga dilakukan untuk mensinkronkan agenda dan program prioritas Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Pusat.
“Partisipasi publik bagi segenap unsur pemangku kepentingan wilayah atau kecamatan, sangat diperlukan dalam memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Brebes,” tandasnya.
Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes, Apriyanto Sudarmoko mengatakan, musrenbang kali ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang biasanya diadakan di aula Baperlitbangda, tahun ini di Pendopo Bupati Brebes dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, peserta yang hadir juga kita batasi, dengan mencerminkan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat.
“Untuk menjangkau lebih luas, Musrenbang ini juga diadakan secara virtual zoom meeting dan kanal YouTube yang sudah disediakan penyelenggara,” ungkapnya.
Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Turmudi, Ketua Komisi I DPRD Sukirso, perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Rektor Universitas Muhadi Setiyabudi (UMUS), perwakilan BUMN/BUMD, perwakilan Asosiasi Profesi, perwakilan Ormas dan perwakilan Divabel, serta pelajar. (Gust)
