BREBES, Harianbrebes com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat masih memiliki hutang lebih dari Rp 7,9 miliar ke beberapa rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemkab Brebes. Hutang dengan nominal yang tidak sedikit itu dinilai kurang wajar.
Yang demikian itu seperti hanya yang disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Tri Murdiningsih usai menggelar Rapat Dengar Pendapat Terkait Jamkesda atau SKTM dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD Brebes.
“Tunggakan Jamkesda di RSUD Brebes mencapai Rp 9,3 Miliar sekian, kemudian di RSUD Bumiayu hanya Rp 375 juta saja. Jadi, totalnya Rp 9,706 miliar sekian dari tahun 2011 sampai 2022. Kalau saya melihat tunggakan ini kurang wajar dan pastinya kurang wajar sekali,” katanya. Senin, 23 Mei 2022.
Meski dinilai kurang wajar, namun itu untuk melayani warga yang kurang mampu. Sehingga, pihaknya meminta Pemkab Brebes untuk segera melunasi tunggakan klaim pembayaran program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tersebut.
“Walaupun itu dinilai kurang wajar harus kita bayarkan. Hutang Rp 9,7 miliar sekian wajib harus dibayarkan,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Brebes, Musyaffa mengaku, pihaknya masih belum menemukan solusi dikarenakan dari Dinas terkait masih mencarikan anggaran untuk menutup kekurangan yang di RSUD brebes dan RSUD Bumiayu.
“Tapi yang harus kita garis bawahi bahwa semuanya itu bermula dari data yang masih belum sinkron. Ada 3 sumber data yang semuanya belum sinkron, dari mulai Disdukcapil, kemudian verifikasi Dinsos yang lewat desa dan yang dari BPS,” ungkapnya.
Tidak hanya terkait masalah data pengguna Jamkesda, pihaknya juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk bisa duduk bersama membahas masalah anggaran Kesehatan. Menurutnya, setiap permasalahan itu dibutuhkan solusi, walaupun pun masalah anggaran Jamkeda ini masih belum ada solusi. Namun, sebenarnya masih ada banyak sumber anggaran yang bisa digunakan untuk menutup itu.
“Tinggal duduk bareng mencarikan solusi. Apalagi ini kan masalah hajat hidup orang banyak khususnya warga miskin yang menjadi prioritas masalah kesehatan. Kami menginginkan masalah ini bisa terselesaikan karena kalau tidak nanti akan terus terusan bertambah panjang,” ucapnya.
Dia menuturkan, pihaknya tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, selama Pemda Brebes juga tidak bisa memberikan solusi konkret. Oleh karenanya, Ia sebagai anggota Komisi IV ini meminta permasalah data Jamkeda segera diselesaikan, agar pembiayaan Jamkesda tidak simpang siur, menjadi viral dan lain lain.
“Kita ketemu saja dulu. Ayo ketemu bareng! Ketemu bareng Bupatinya, Sekdanya, dan Dinas-dinas terkait,” pungkasnya. (Gust)
