Komite Sekolah Keluhkan Adanya Intruksi Gubernur Jateng Terkait Sumbangan Pendidikan

1

BREBES – Instruksi Gubernur Jateng terkait sumbangan pendidikan untuk SMA/SMK banyak dikeluhkan komite sekolah SMA/SMK. Hal itu, karena sekolah tidak bisa melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan mutu pendidikan.

Keluhan tersebut mengemuka dalam sosialisasi pemberdayaan sekolah yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes pada Rabu, 20 Juli 2022, kemarin, di aula Kantor Kecamatan Bantarkawung, Brebes. Sosialisasi dibuka Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes Iskandar, dihadiri Camat Bantarkawung Slamet Budi Raharjoi, dan ketua komite SD, MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK wilayah Brebes selatan. Pertemuan serupa digelar di Kersana (wilayah tengah) dan di Brebes (wilayah utara).

“Ada beberapa kegiatan lomba tingkat provinsi maupun kabupaten kami tidak mengikutinya. Karena anggaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak menjangkau ke sana,” ujar salah seorang pengurus komite sekolah.

Sementara itu, sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Wijanarto yang menyampaikan materi Peranserta Masyarakat dan Inplementasinya mengakui persoalan komite sekolah tidak boleh menghimpun dana dari masyarakat khususnya dari orang tua siswa menjadi kendala di interen sekolah.

Menurutnya, pihak sekolah pun tidak berani melanggar instruksi dari orang nomor satu di Jateng. Padahal sejujurnya mereka kebingungan dalam upaya membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

“Yang unik di pasal 10 peraturan menteri pendidikan No 75 tahub 2016 secara jelas komite diperkenankan melakukan penggalangan dana masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, dia bersama komite tetap berharap agar sekola bisa maksimal mengembangkan kreativitas untuk peningkatan mutu pendidikan, sebaiknya mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Tinggal komite dan sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel dan transparan. (*/Gust)

1 KOMENTAR

  1. Alhamdulillah, dengan adanya instruksi gubernur tersebut orang tua murid tidak lagi dibebani dengan berbagai macam pungutan yang mengatasnamakan mutu pendidikan. Semoga hal ini diikuti oleh tingat SLTP dan SD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here